PANDEGLANG, (haluanbanten co.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meresmikan Gerai Samsat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pandeglang, Rabu 3 November 2021.
Pembukaan gerai samsat tersebut dalam rangka mendekatkan pelayanan pengurusan pajak kepada masyarakat di wilayah Pandeglang.
Peresmian dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari, turut dihadiri oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah, Kajari Pandeglang Nina Kartini, Kepala Cabang Jasa Raharja Banten Dodi Apriansyah, Kabagops Kurnia Indrawan serta perwakilan dari Bank Banten.
Dalam sambutannya, Opar mengatakan, diresmikannya gerai samsat di MPP Pandeglang sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Kita semua ketahui bersama bahwa pembayaran pajak melalui PKB dan BBNKB diperlukan untuk masyarakat. dan kita sudah menikmati bersama, khususnya masyarakat di Pandeglang bagaimana infrastruktur mulai dari jalan, sekolah, rumah sakit itu dibangun dari dana pajak,” kata Opar.
“Ini juga sesuai dengan visi misi Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Opar menambahkan.
Sementara itu Kepala Cabang Jasa Raharja Banten Dodi Apriansyah mengatakan, dengan diresmikannya gerai Samsat di MPP ini diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya.
“Ini adalah bentuk pelayanan kami guna mendekatkan dan mempermudah serta mempercepat pelayanan bagi wajib pajak dalam pengurusan pengesahan Surar Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun juga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” kata Kepala Cabang didampingi kabagops Jasa Raharja cabang Banten H. Kurnia Indrawan.
Untuk diketahui MPP kabupaten Pandeglang merupakan MPP yang pertama dalam wilayah Polda Banten yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan – RB) Tjahjo Kumolo pada 31 Agustus 2020 yang lalu.(Mar)
