Pandeglang – Haluanbanten.co.id Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Sekretariat daerah (Setda) kabupaten Pandeglang, Rabu (10/11/2021).
Sambil membentangkan poster mereka berorasi.
“Belanja hibah sebesar Rp. 45 Milyar lebih dan dan Bansos senilai 19.717.592.617 diduga sangat kuat tidak dilaksanakan sesuai Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian dana hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD,” teriak seorang orator melalui pengeras suara toa.
Pengunjukrasa menyebut carut marut belanja hibah dan Bansos tahun 2019 tampak dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang hanya mencantumkan besaran total nilai yang dihibahkan (seharusnya ada rincian penggunaan) dan sebagian besar penerima dana hibah dan Bansos tidak melakukan Laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Sementara dalam rilis yang mereka bagikan, tertulis belanja hibah dan Bansos tahun 2019 tersebut patut diduga sarat dengan kepentingan “bagi-bagi kue”.
Adapun yang menjadi tuntutan para pengunjukrasa adalah sebagi berikut: Pemerintah kabupaten Pandeglang (Pemkab) dalam hal ini Inspektorat dan Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) agar memproses pengembalian dana hibah dan Bansos tahun 2019 ke kas daerah, aparat penegak hukum agar segera menelusuri aliran dana hibah dan Bansos tersebut.
Selain itu mereka juga menekankan agar pemeriksa proposal dana hibah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian proses pemberian hibah, karena dinilai tidak melakukan pengawasan dan pengendalian. Adapun pemeriksa proposal itu tersebar di beberapa OPD diantaranya DPKPP, Dispora, Dinsos, Dindik, Kesbangpol dan Bag. Kesra Setda.
Mereka juga mendesak agar ditelusuri anggaran DAK Afirmasi Sanitasi dan DAK Fisik Penugasan Sanitasi di DPKPP senilai Rp. 8,2 Milyar.
Dan terakhir mereka juga menuntut agar ditelusuri dana hibah KONI sebesar Rp. 2.050.000.000. (JDN***)
