Banten,(haluanbanten.co.id)
Penjabat (Pj) Gubenur Banten Al Muktabar terus berkomitmen meningkatkan capaian pembangunan Provinsi Banten. Salah satunya melalui Reformasi Birokrasi Berdampak dengan fokus pada pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ektrim, dan investasi. Plus ketahanan pangan.
Hal itu diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Didi Hadiyatma saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2023).
“Bapak Penjabat Gubernur Al Muktabar bekerja keras dalam upaya membangun Provinsi Banten. Sangat fokus dalam pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrim, investasi, hingga ketahanan pangan,” ungkapnya.
“Melalui reformasi birokrasi berdampak yang dicanangkan, Pemprov Banten terus meningkatkan capaian pembangunan,” tambah Didi.
Dalam kesempatan itu, Didi juga paparkan berbagai capaian yang telah diraih Pemprov Banten di era kepemimpinan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Dipaparkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar berkomitmen terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten serta mendapatkan penugasan/mandatory dari Presiden Republik Indonesia. Komitmen tersebut terwujud saat pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten (29/11/2022) lalu.
Rencana pembangunan Provinsi Banten telah tertuang dalam dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 yang menjadi panduan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 untuk diajukan ke DPRD Provinsi Banten.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, RKPD Tahun 2023 mengusung tema ‘Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi’.
Sementara empat prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2023 adalah: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta, Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pada RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Pemprov Banten mengalokasikan belanja fungsi pendidikan sebesar 26,77 persen dari ketentuan paling sedikit 20 persen dari total belanja daerah, kemudian alokasi anggaran kesehatan sebesar 14,36 persen dari ketentuan paling sedikit 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji. Serta laokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 41,45 persen dari ketentuan minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah.
Saat ini Pemprov Banten terus berupaya untuk mencapai target kinerja pembangunan di Provinsi Banten. Capaian indikator makro hingga raihan penghargaan yang diraih oleh Pemprov Banten menjadi bagian indikator keberhasilan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten.
Sejumlah raihan penghargaan Provinsi Banten di era Pj Gubernur Banten Al Muktabar antara lain di bidang ketenagakerjaan sebagai Provinsi Pembina K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tahun 2022 dan Penghargaan Upaya Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif 2022
Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Program Indonesia Pintar Terbaik 5 jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus 2022 dari Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WDTB) untuk Beluk Saman dari Kabupaten Lebak, Bakcang Tangerang, Gembong Kromong, serta Silat Be’si oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2022.
Pemprov Banten juga meraih penghargaan BKN Award 2022 pada kategori Implementasi Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Pemanfaatan CAT, kategori Implementasi Manajemen Kinerja, dan special mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kepegawaian BKN dari Badan Kepegawaian Nasional, Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pemerintah Daerah WTP Minimal Lima Kali Berturut-turut Sejak Tahun 2017 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022.
Serta, Provinsi Banten meraih Anugerah Dukungan terhadap Pencapaian Standar Keselamatan dan Keamanan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 2021 (8/10/2022), Juara 2 Rail Safety Award 2022 Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (16/10/2022), Peringkat 9 Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2022 (7/12/2022), Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia 2022 (12/12/2022).
Kemudian, Provinsi Banten meraih Sertifikat Mutu Pelayanan RSUD Malingping meraih Akreditasi Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna 2022 (12/12/2022), Status Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 (14/12/2022), dan Provinsi Banten meraih Garuda Nasional Buana Peringkat 3 Garda Siap Sigap Sakti kategori Provinsi Terbaik Dalam Pembinaan dan Pengawasan SPM sub Urusan Bencana dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2022 (20/12/2022).
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Penghargaan atas pencapaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang (Turbinlak) Daerah Tahun 2022 dengan predikat Baik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah Provinsi Banten Terbaik 3 Pelaksanaan Program TBC Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Serta KPPU Award 2023 kategori Pratama yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin pada Kamis (16/2/2023) lalu.(*)
