SERANG, (haluanbanten.co.id) – Pertumbuhan ekonomi Banten pada Q1 2023 berbalik arah dari sebelumnya melambat pada Q4 2022 di angka 4.03% menjadi menguat tajam di angka 4,68%. Pertumbuhan ekonomi Banten Q1 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi lain di Pulau Jawa.
Hal tersebut dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Titik Anas saat memimpin konferensi pers ALCo regional Banten di Kantor Wilayah DJPb Banten. Rabu, (05/07).
Turut hadir dalam konferensi pers ALCo regional Banten ini ialah Kakanwil DJKN Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kakanwil DJPb Banten yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten Sugiyarto, Direktur Pengelolaan Kas Negara Noor Faisal Achmad, Kakanwil DJBC Banten Rahmat Subagio dan Kepala Bidang Data dan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Banten Sonny Agustinus.
Titik Anas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten Q1 2023 menguat lebih tajam jika dibandingkan provinsi lain. Share terbesar PDRB Banten sampai dengan Q1 2023 masih tetap dari sektor Industri Pengolahan sebesar 30,22%. Pertumbuhan pada Q1 2023 ini memasuki fase ekspansi setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai meningkatnya permintaan domestik, permintaan ekspor dan perbaikan iklim usaha serta investasi di sektor ini.
“Sementara itu tekanan Inflasi pada provinsi Banten terus menurun, pada bulan Mei tercatat 3,67% (yoy) atau 0,09% (mtm), tingkat inflasi Banten lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional dan sebagian besar kota-kota di Jawa. Penurunan inflasi Banten terjadi berkat dukungan dan kerja solid dari Tim Pengendalian inflasi Daerah.
Indikator Kesejahteraan sebagian membaik yaitu Nilai Tukar Petani (NPT) bulan Mei 2023 sebesar 102,68 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2023 sebesar 7,97% capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) bulan Mei 2023 sebesar 98,13, tidak lebih baik jika dibandingkan periode sebelumnya,” tambahnya.
Belanja APBN
Selain itu, Titik menyebutkan bahwa realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp9,18 Triliun (35,63% dari target APBN 2023) tumbuh 2,97%. Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja K/L Rp3,23 Triliun (34,88% dari Pagu) tumbuh 11,51%. Belanja TKD Rp5,94 T (36,05% dari Pagu) sedikit mengalami kontraksi sebesar 1,15%.
“Pemanfaatan APBN Kita di provinsi Banten salah satunya untuk Tahapan Pemilu. Kegiatan ini mendorong peningkatan realisasi Belanja Barang Komisi Pemilihan Umum. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, Pencalonan DPD, Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah tahapan yang harus diselesaikan pada tahun 2023. Satker KPU Banten memiliki total anggaran Belanja Barang sebesar Rp230,88 miliar dengan realisasi yang sudah terserap sebesar Rp165,82 miliar atau setara 71,82 persen dari pagu,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemanfaatan APBN di Banten pada Belanja Modal antara lain untuk beberapa Proyek Vital seperti:
a. Proyek Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang (83,6 km) terutama pada seksi 3 yang didanai sepenuhnya dari APBN. Jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi pada triwulan II Tahun 2024.
b. Waduk Karian, target dialiri air pada bulan September 2024 dan mengaliri daerah seluas 21454 Ha.
c. Sistem Penyediaan Air Minum Karian-Serpong dengan target 4600 Liter air per detik.
“Penyaluran Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami sedikit mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2022. Akan tetapi, Dana Insentif Daerah (DID) mengalami peningkatan sebesar 16,28%. Selain itu, DAK Fisik tumbuh signifikan sebesar 110,72% jika dibandingkan tahun 2022. Dana ini telah disalurkan untuk Pemda Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, dan Kota Tangsel. Penyaluran Dana Bagi Hasil juga tercatat lebih tinggi sebesar 39,04% dengan peningkatan tertinggi terdapat pada jenis DBH SDA Panas Bumi yang meningkat 354,14% dari Rp0,98 miliar menjadi Rp4,43 miliar. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik naik 32,28% dengan penyaluran tertinggi ada pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,12 triliun. Kinerja Dana Desa juga mengalami perbaikan karena terjadi pertumbuhan sebesar 7,70%,” ujarnya.
“Dan ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat Desa meningkat karena mereka bisa memenuhi persyaratan dokumen penyaluran lebih cepat. Walaupun kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,42% (Yoy), akan tetapi sampai dengan akhir Mei 2023 telah terdapat penyaluran untuk DAU block grant dan DAU specific grant. Hal tersebut disebabkan perubahan kebijakan alokasi DAU yang baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, namun demikian pemda merespon positif dan berdasarkan data terbaru, perkembangan realisasi TKD sudah mulai meningkat,” lanjutnya.
Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Banten periode s.d. Mei 2023 terealisasi sebesar Rp28,92 Triliun (42,87%) dan tumbuh sebesar 2,78% (y-o-y). Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, namun mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan periode sampai dengan bulan sebelumnya.
Mayoritas jenis pajak dominan mengalami kontraksi pada periode s.d. Mei 2023. PPN Impor, PPH Badan, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami kontraksi, sedangkan PPN Dalam Negeri dan PPh 21 masih mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. Mei 2023 mayoritas tumbuh positif. Sektor Perdagangan Besar yang merupakan sektor paling dominan mengalami kontraksi sebesar -11,89%. Sektor Perdagangan Besar dan Industri Pengolahan menjadi 2 sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten s.d Mei 2023 dengan kontribusi masing-masing sebesar 20,43% dan 20,02%.
Hingga Mei 2023, seluruh KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Banten seluruhnya mengalami pertumbuhan penerimaan yang baik. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh KPP Pratama Kosambi dengan pertumbuhan 30,86% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selanjutnya berdasarkan jenis pajak dominan, PPh Final hingga Mei 2023 masih mengalami kontraksi sebesar -19,52% dibanding tahun sebelumnya. PPh 22 Impor dan PPN Impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar -0,51% dan – 7,60%. PPh Badan pada periode hingga Mei 2023 mengalami kontraksi sebesar – 1,87%. PPN DN dan PPh 21 mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 11,96% dan 10,69% periode hingga Mei 2023. Mayoritas jenis pajak mengalami kontraksi pada periode s.d Mei 2023, namun demikan secara kumulatif pertumbuhan masih positif di angka 2.78%.
Berikutnya, rincian realisasi penerimaan pajak per jenis pajak sampai dengan 31 Mei 2023 PPh Non Migas Rp14,04 Triliun, PPN dan PPNBM Rp14,74Triliun, PBB Rp3,95 Miliar, dan pajak Lainnya Rp124,31 Miliar.
Jenis pajak PBB masih mengalami kontraksi sebesar -60,41%, PPh 22 Impor, PPN Impor dan PPh Final juga masih mengalami kontraksi. Mayoritas jenis pajak mengalami kontraksi di periode s.d Mei 2023, namun demikian secara kumulatif pertumbuhan masih positif di angka 2,78%. Kontribusi tertinggi dicatat oleh kelompok pajak PPh Non Migas dan PPN & PPnBM sebagai dua jenis paling dominan Provinsi Banten mengalami kinerja yang positif yaitu tumbuh 2,58% dan 2,97%. dan disusul oleh Pajak lainnya menandakan semakin membaiknya perekonomian di Provinsi Banten.
Berdasarkan sektor s.d. 31 Mei 2023, sektor dominan dengan pertumbuhan yang paling tinggi adalah sektor Administrasi Pemerintahan dengan pertumbuhan 54,58% walaupun share sektor tersebut masih relatif kecil. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak Banten dengan kontribusi sebesar 20,43%.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Hingga akhir bulan April 2023, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada Bea Keluar. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp4,17 triliun atau sebesar 32,60 % dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 % (yoy). Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) Rp3,39 Triliun, Cukai Rp 0,7 Triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp1,49 miliar.
Kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) dan Cukai masing-masing tumbuh positif 4,74 persen (yoy) dan 15,74 persen (yoy). Sedangkan Bea Keluar (BK) terkontraksi 95,74 persen (yoy).
Kinerja positif Bea Masuk didorong oleh membaiknya kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku Industri, barang modal dan barang konsumsi.
Kemudian penerimaan Cukai tumbuh positif dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, extra effort kegiatan pengawasan di bidang cukai. Penerimaan cukai terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
Kinerja Bea Keluar pada bulan April 2023 melemah dibandingkan April 2022 karena tidak ada eksportasi terhadap CPO yang dikenakan Bea Keluar. Untuk penerimaan cukai HT pada bulan April 2023 terkontraksi 52,2 persen (YoY: April 2022), disebabkan sejalan dengan penurunan pemesanan pita cukai karena minimnya jumlah hari kerja efektif akibat cuti hari raya Idul Fitri 2023, hal serupa juga mempengaruhi penerimaan cukai MMEA pada bulan April 2023 yang tumbuh negatif mencapai 15,91 persen (YoY: April 2022).
Dari sisi penerimaan cukai EA, kinerjanya juga mengalami pertumbuhan negatif mencapai 38,49 persen (YoY: April 2022) dengan realisasi sebesar Rp2,27 miliar atau 31,46 persen dari target. Melanjutkan program penanggulangan Covid-19, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas dalam rangka penanggulangan Covid-19 berupa insentif fiskal impor alkes, dan insentif fiskal dunia usaha.
Hingga 30 April 2023, tercatat fasilitas insentif fiskal impor alkes yang sudah diberikan sebesar Rp1,32 miliar untuk fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar Rp10,2 miliar. Kemudian insentif fiskal untuk dunia usaha telah diberikan nilai pembebasan (KITE) sebesar Rp176,39 miliar dan nilai pengembalian (KITE) sebesar Rp24,46 miliar.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai selama bulan April 2023 di wilayah Banten turut dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan impor. Kinerja ekspor Banten pada bulan April 2023 adalah USD 0,82 Miliar atau sampai dengan bulan April 2023 sebesar USD 6,42 Miliar. Ekspor didominasi Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, serta Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya.
Kinerja impor di bulan April 2023 sebesar USD 2,61 Miliar atau sampai dengan akhir bulan April sebesar USD 12,24 Miliar. Impor di Banten didominasi impor oleh Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi, Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Kinerja ekspor impor bulan April 2023 tersebut masih melanjutkan rangkaian defisit neraca perdagangan Banten.
Neraca Perdagangan Bulan April 2023 adalah USD -1,78 miliar atau menguat 4 persen dibandingkan bulan sebelumnya (Mar-23 : -1,86). Peningkatan neto NP bulan April 2023 tersebut disebabkan oleh penurunan importasi barang Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making); Industri Kapal dan Perahu; dan Industri Pembuatan Logam Dasar bukan besi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan ekspor barang dari Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi; dan Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Neto Neraca Perdagangan bulan April 2023 lebih tinggi dibandingkan NP bulan April 2022 (YoY), karena penurunan importasi di sektor migas dan non migas.
Pertumbuhan negatif Ekspor s.d April 2023 ini dipengaruhi oleh adanya penurunan ekspor atas komoditi Logam Mulia; Perhiasan dari USD 920,37juta di Maret 2023 menjadi USD 352,75 juta di April 2023. Selain itu terjadi pertumbuhan negatif yang cukup signifikan atas ekspor komoditi Barang Cetakan dari USD 81,67 juta di Maret 2023 menjadi USD 18,34juta di April 2023, Komoditi ekspor ikan yang semula mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Maret 2023 dengan USD 119,93juta, turun menjadi sekitar USD 31,31 juta di April 2023.
Sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan impor pada barang konsumsi (YoY -26,16%) dan bahan baku (YoY -18,47%), penurunan pertumbuhan importasi pada barang modal (YoY 49,28%, sebelumnya YoY 72,18%).
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan Aset
Capaian kontribusi pengelolaan asset yang dikelola Kantor wilayah Ditjen Kekayaan Negara Banten sampai dengan bulan Mei 2023 terus meningkat. PNBP Kekayaan Negara serta Piutang dan Lelang mencapai Rp24,96 Miliar, Hibah Aset Barang Milik Negara mencapai Rp99,14 Miliar, PNBP Non Migas mencapai Rp4,378 Miliar dan realisasi Pembiayaan Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara mencapai Rp191,70 Miliar.
PNBP dari pengelolaan aset total sebesar Rp24,96 miliar. PNBP yang dikumpulkan tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain PNBP Aset atau Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar Rp8,90 miliar atau 36,68% dari target, kemudian PNBP Lelang Rp16,02 miliar (40,15 % dari target), serta PNBP Piutang Negara yang terealisasi Rp36,0 juta atau 30% dari target.
Selain capaian kinerja diatas, selama tahun ini sampai bulan Mei Tahun 2023 Kantor Wilayah DJKN Provinsi Banten telah mengelola hibah aset BMN kepada Pemerintah Daerah dan Yayasan di wilayah Provinsi Banten dengan nilai aset BMN mencapai Rp99,14 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Migas di Provinsi Banten berasal dari Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pendapatan Kehutanan dan Pendapatan Panas Bumi. Adapun PNBP Non Migas dari Pertambangan Mineral dan Batubara mencapai Rp764,6 Juta, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Pandeglang. Dan PNBP Non Migas dari Kehutanan sebesar Rp280,68 Juta dengan capaian tertinggi di Kabupaten Pandeglang. Dan Pendapatan Panas Bumi capaian sebesar 3,33 Miliar dengan capaian tertinggi pada Kabupaten Serang sebesar Rp1,68 Miliar.
Beberapa Proyek yang Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara di wilayah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2023 sebanyak 99 proyek/ dengan nilai Rp4,4 triliun, Adapun 3 Proyek dari 99 proyek tersebut/ yang tersebar di Wilayah Banten antara lain:
– Rehabilitasi Daerah Irigasi Ciujung, Kab. Serang, senilai Rp226,58 Miliar
– Pembangunan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Senilai Rp170 Miliar
– Pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) Taman Nasional Ujung Kulon Senilai Rp111.41 Miliar
Pelaksanaan Pensertifikatan Barang Milik Negara pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah provinsi Banten yang sudah dimulai sejak Tahun 2013 s.d. Tahun 2023 telah mencapai jumlah Sertifikat BMN berupa tanah sebanyak 1.828 Bidang.
Realisasi Sertifikasi BMN berupa tanah mengalami pertumbuhan yang pesat sebanyak 92% dari tahun 2021 ke tahun 2022, dan pada tahun 2023 target Sertifikasi BMN Berupa Tanah sebanyak 836 bidang atau 652 Nomor Urut Pendaftaran.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) diberikan penugasan untuk melakukan pendanaan infrastruktur PSN diwilayah provinsi Banten dengan realisasi sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2023 mencapai Rp15,60 triliun. Pada bulan Mei terealisasi sebesar Rp8,14 miliar dimana Rp3,91 miliar diperuntukkan pembangunan jalan tol serang – panimbang, dan Rp4,22 miliar diperuntukkan penyediaan sarana dan prasarana Air Baku Karian.
Progress Pengelolaan Aset Eks BLBI
Terdapat 2 jenis pengelolaan aset eks BLBI yaitu dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah. Untuk aset eks BLBI yang dilakukan PSP terdapat 4 Aset antara lain digunakan oleh Kanwil DJP Banten, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJKN Banten, dan Balai Guru Penggerak dari Kemendikbudristek.
Sedangkan untuk aset yang dihibahkan terdapat 2 proses hibah pada Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya dilakukan hibah di Tahun 2022 atas 4 Bidang tanah di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dan di tahun 2023 dilakukan hibah atas 13 bidang tanah di Cipondoh, Kota Tangerang, 1 Bidang Tanah di Desa Belendung, Kota Tangerang, dan 15 Bidang Tanah di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya terkait Peluang Investasi Bisnis di Daerah Pandeglang. Terdapat beberapa Aset yang telah dinilai oleh Penilai Pemerintah dari Kanwil DJKN Banten memiliki potensi besar untuk dilakukan pemanfaatan melalui sewa, Kerjasama Pemanfaatan, maupun Penyertaan Modal. Salah satu dengan nilai tertinggi diantaranya adalah Sebagian Tanah di Pulau Liwungan yang memiliki nilai hingga Rp50,7 Miliar dan diproyeksikan akan dilakukan kerjasama pemanfaatan.
