TANGERANG, (Haluanbanten.co.id) – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi terkait penambahan kepesertaan Jamsostek bagi Non ASN, KPU, Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Tangerang. Jumat, (17/11).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang, Kepala OPD Kabupaten Tangerang, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang dan para Direktur BUMD Kabupaten Tangerang.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang, Ibkar Saloma mengatakan rapat koordinasi tersebut membahas tentang penganggaran pekerja rentan 2023 dan komitmen Bupati untuk mencapai target 75% perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Tangerang.
“Hari ini kami baru saja melakukan rapat dan diskusi tentang penganggaran pekerja rentan 2023 dan komitmen Bupati untuk mencapai target 75% perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Tangerang serta membahas penganggaran Petugas AD Hoc KPU untuk pemilu dan juga membahas surat edaran Kemendagri terkait BUMD,” kata Ibkar.
Adapun hasil rapat koordinasi ini, Ibkar menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin, yaitu penambahan 36 ribu perlindungan pekerja rentan yang mana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melindungi 50 ribu pekerja rentan tahun 2022 dan berlanjut di 2023 hingga 2024.
“Dan untuk pembayaran Non ASN di 2024 akan melalui satu sumber anggaran di BKPSDM dan untuk petugas ADHOC KPU akan di bahas lebih lanjut di tingkat kementrian dan KPU Pusat serta skema alternative untuk perlindungan secara mandiri, serta kepesertaan BOD/BOC BUMD akan di daftarkan dan BUMD akan melaksanakan himbauan dari Kemendagri untuk melindungi Nasabah/Debitur-nya,” jelas Ibkar.
Terakhir, Ibkar berharap melalui rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Tangerang serta dapat mendukung program pemerintah tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Terimakasih saya ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah peduli terhadap pekerja rentan, semoga kita bisa terus berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tutup Ibkar.
