Wanda Restu Hamidah*
Mahasiswi Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta*
Sejarah konflik kekerasan internal dan ekonomi politik di Asia Pasifik melibatkan berbagai negara dengan latar belakang yang kompleks, dipicu oleh faktor ekonomi, politik, dan perbedaan sosial-budaya. Konflik ini sering muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah atau diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu terkait ideologi, agama, etnis, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Akibatnya, stabilitas negara terganggu, pembangunan terhambat, korban jiwa berjatuhan, dan kerugian ekonomi terjadi.
Di Indonesia, konflik kekerasan di Papua mencerminkan masalah yang rumit, melibatkan isu hak asasi manusia, identitas etnis, penguasaan sumber daya alam, serta marginalisasi sosial-ekonomi. Papua awalnya dikenal sebagai Irian Barat di bawah Belanda sebelum menjadi bagian Indonesia. Konflik ini bermula ketika Indonesia mengklaim Papua pasca kemerdekaan, yang ditolak oleh Belanda. Perjanjian New York tahun 1962 mengatur penyerahan Papua ke Indonesia, disusul referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Namun, cara pelaksanaan Pepera menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Papua. Kekecewaan ini memicu perlawanan, termasuk pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Kekayaan sumber daya alam Papua menjadi alasan utama ketegangan, terutama karena manfaat ekonomi yang dinilai tidak dirasakan oleh masyarakat lokal. Operasi militer kerap dilakukan untuk menekan gerakan separatis, menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan. Program transmigrasi juga menambah ketegangan, karena penduduk asli merasa terpinggirkan oleh pendatang.
Aceh juga menghadapi konflik serupa terkait kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Aceh sebelumnya merupakan kesultanan yang kaya dan strategis pada abad ke-16 hingga 17. Perang Aceh melawan Belanda (1873-1904) adalah salah satu konflik besar di Nusantara. Ketegangan muncul setelah kemerdekaan Indonesia saat Aceh merasa dikhianati karena tidak diberikan otonomi sebagaimana dijanjikan. Konflik memuncak pada tahun 1976 saat Hasan di Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan tuduhan eksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa pembagian keuntungan yang adil. Konflik ini berakhir dengan perjanjian damai Helsinki pada 2005, memberikan Aceh status otonomi khusus, hak untuk menerapkan syariat Islam, kontrol atas sumber daya, dan partisipasi politik yang lebih besar.
Filipina juga memiliki sejarah panjang kolonialisme dan konflik ideologis. Penjajahan Spanyol (1565-1898) dan kemudian Amerika Serikat (1898-1946) membentuk lanskap sosial dan politik Filipina. Ketidakadilan selama masa kolonial menimbulkan pemberontakan rakyat. Pasca kemerdekaan, konflik internal seperti pemberontakan komunis oleh Partai Komunis Filipina (PKP) dan pembentukan Tentara Rakyat Baru (NPA) pada 1968 menjadi masalah utama. NPA melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah hingga kini. Selain itu, konflik di Mindanao mencerminkan perjuangan panjang masyarakat Muslim Bangsamoro untuk otonomi, dimulai dengan terbentuknya Moro National Liberation Front (MNLF) pada 1971. Perjanjian damai 1996 membentuk wilayah otonomi Muslim Mindanao, namun masalah dalam pelaksanaannya tetap ada.
Myanmar juga bergejolak akibat warisan kolonialisme Inggris (1824-1948) yang menyebabkan konflik internal. Inggris melakukan tiga perang Anglo-Burma untuk menguasai wilayah tersebut, mengakibatkan aneksasi penuh pada 1886. Perlawanan lokal dari para biksu dan petani muncul akibat kebijakan kolonial yang represif. Kemerdekaan Myanmar pada 1948 memulai era baru, tetapi konflik internal berlanjut, terutama setelah kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil. Kudeta ini memicu protes besar-besaran dan tindakan brutal militer, menimbulkan krisis kemanusiaan dan ekonomi.
Thailand memiliki sejarah panjang konflik politik, termasuk kudeta militer yang sering terjadi. Ketegangan politik dimulai sejak kudeta 1932 yang mengakhiri monarki absolut. Kudeta terus berlanjut hingga 2014, menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Konflik politik antara kelompok Kaos Merah (pro-demokrasi dan pendukung Thaksin Shinawatra) dan Kaos Kuning (nasionalis pro-militer) menambah kompleksitas. Di selatan Thailand, konflik separatis terjadi di provinsi mayoritas Muslim seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat sejak 1940-an, dipicu perbedaan etnis dan marginalisasi politik. Meskipun Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi sejak 1980-an, kesenjangan tetap menjadi masalah, terutama antara kota besar dan pedesaan. Program populis Thaksin memperburuk polarisasi politik, meningkatkan dukungan dari penduduk desa namun memicu perlawanan elit perkotaan dan militer.
Kepulauan Solomon menghadapi konflik internal akibat ketegangan etnis antara penduduk asli Guadalcanal dan migran dari Malaita. Ketegangan ini dipicu perebutan akses lahan dan pekerjaan, memuncak pada periode kekerasan “The Tensions” (akhir 1990-an hingga awal 2000-an). Kelompok bersenjata Isatabu Freedom Movement (IFM) dan Malaita Eagle Force (MEF) terlibat dalam kekerasan ini, menyebabkan banyak pengungsi dan ketidakstabilan di ibu kota Honiara. Bantuan dari misi internasional RAMSI berhasil menghentikan konflik dan memulihkan stabilitas hingga 2017.
Konflik di negara-negara Asia Pasifik ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara sejarah kolonial, kebijakan pemerintah, serta faktor ekonomi dan sosial, yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan negara-negara tersebut.
