
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Dr. Rahmat Rogianto, S.T., M.T
SERANG,(haluanbanten.co.id) Persoalan perumahan dan kawasan permukiman masih menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan hunian yang terus meningkat, keberadaan rumah tidak layak huni, hingga persoalan kualitas lingkungan permukiman menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
Di Provinsi Banten, upaya menjawab tantangan tersebut terus diperkuat melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan di sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berkomitmen menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dr. Rahmat Rogianto, S.T., M.T., memegang peran strategis dalam mengarahkan berbagai kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan wilayah Banten yang semakin pesat.
Pembangunan perumahan, pada hakikatnya, bukan sekadar membangun rumah. Lebih dari itu, pembangunan hunian menyangkut persoalan kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan masa depan keluarga.
Rumah yang layak menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dari lingkungan tempat tinggal yang baik, keluarga dapat tumbuh dengan lebih sehat, anak-anak dapat belajar dengan nyaman, dan masyarakat memiliki ruang kehidupan yang lebih manusiawi.
Hunian Layak Menjadi Kebutuhan Dasar
Banten sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan kawasan perkotaan dan industri yang cukup pesat memiliki dinamika tersendiri dalam persoalan perumahan.
Wilayah Tangerang Raya yang berkembang menjadi kawasan penyangga Jakarta, kawasan industri di Cilegon dan Serang, hingga daerah-daerah dengan karakteristik pedesaan di Lebak dan Pandeglang, membutuhkan pendekatan pembangunan perumahan yang berbeda.
Karena itu, kebijakan pembangunan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan dengan satu pola yang sama.
Setiap daerah memiliki persoalan, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Kawasan perkotaan menghadapi persoalan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, sementara sejumlah wilayah lainnya masih membutuhkan peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur dasar permukiman.
DPRKP Provinsi Banten memiliki posisi penting dalam memastikan pembangunan sektor perumahan berjalan searah dengan visi pembangunan daerah.
Di bawah kepemimpinan Dr. Rahmat Rogianto, pembangunan perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengejar target pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan kualitas kawasan.
Sebab, rumah yang layak tidak cukup hanya memiliki bangunan yang berdiri kokoh.
Hunian yang baik juga harus didukung lingkungan yang sehat, akses jalan yang memadai, sanitasi, air bersih, drainase, serta infrastruktur dasar lainnya.
Membangun Kawasan, Bukan Sekadar Rumah
Tantangan pembangunan perumahan saat ini adalah bagaimana menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan lingkungan permukiman.
Konsep pembangunan kawasan menjadi penting karena masyarakat tidak hidup hanya di dalam rumah.
Masyarakat membutuhkan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, serta memiliki akses terhadap berbagai fasilitas dasar.
Karena itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman dapat berjalan seimbang dengan pembangunan infrastruktur.
Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan besar DPRKP Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan wilayah Banten yang memiliki karakteristik sangat beragam, koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan perumahan.
Pembangunan kawasan permukiman membutuhkan kerja bersama.
Tidak mungkin persoalan perumahan dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi.
Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Keberpihakan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Salah satu isu penting dalam pembangunan perumahan adalah bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Kebutuhan rumah terus meningkat, sementara kemampuan ekonomi masyarakat tidak selalu sejalan dengan kenaikan harga tanah dan biaya pembangunan.
Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem perumahan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak.
DPRKP Banten menjadi bagian dari upaya tersebut melalui program-program yang diarahkan pada peningkatan kualitas hunian dan kawasan permukiman.
Keberpihakan terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan fisik.
Lebih jauh, keberpihakan harus terlihat dalam perencanaan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pembangunan.
Data yang akurat menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bantuan dan program pembangunan benar benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga dituntut untuk terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program agar pelaksanaannya semakin efektif.
Rumah Layak, Lingkungan Sehat
Kualitas rumah memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat.
Hunian yang tidak layak dapat memunculkan berbagai persoalan, mulai dari sanitasi yang buruk, kelembapan bangunan, keterbatasan akses air bersih, hingga lingkungan yang tidak sehat.
Karena itu, pembangunan rumah layak juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih sehat.
Lingkungan tempat tinggal yang baik memberikan dampak besar terhadap kehidupan keluarga.
Anak anak membutuhkan ruang yang layak untuk tumbuh dan belajar. Orang tua membutuhkan lingkungan yang aman untuk bekerja dan membangun kehidupan keluarga.
Dengan demikian, pembangunan perumahan sesungguhnya merupakan investasi sosial jangka panjang.
Dr. Rahmat Rogianto sebagai Kepala DPRKP Provinsi Banten memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan sektor tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Pembangunan tidak boleh hanya terlihat di pusat pusat pertumbuhan.
Masyarakat di berbagai wilayah juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang layak.
Tantangan Besar Tahun 2026
Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk terus memperkuat pembangunan sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
Tantangan yang dihadapi semakin kompleks.
Pertumbuhan penduduk terus berjalan. Urbanisasi meningkat. Harga tanah mengalami perubahan. Sementara kebutuhan terhadap hunian layak terus bertambah.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dituntut mampu menghadirkan inovasi.
Pembangunan perumahan tidak lagi hanya berbicara mengenai jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas, keterjangkauan, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
DPRKP Provinsi Banten perlu terus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan wilayah.
Pemetaan persoalan perumahan menjadi langkah penting agar program yang dijalankan benar benar tepat sasaran.
Di sisi lain, pembangunan kawasan permukiman juga harus memperhatikan aspek lingkungan.
Perubahan iklim, persoalan banjir, keterbatasan ruang terbuka, serta pengelolaan lingkungan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan perumahan.
Sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting.
Demikian pula dengan keterlibatan sektor swasta, pengembang, perbankan, akademisi, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara berbagai pihak lainnya dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Membangun Banten dari Lingkungan Terkecil
Pembangunan Banten tidak hanya dimulai dari proyek proyek besar.
Pembangunan juga dimulai dari rumah rumah masyarakat.
Dari rumah yang sehat, keluarga dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Dari lingkungan yang tertata, masyarakat dapat tumbuh dengan lebih produktif.
Karena itu, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah.
Di bawah kepemimpinan Dr. Rahmat Rogianto, S.T., M.T., DPRKP Provinsi Banten diharapkan terus memperkuat komitmen menghadirkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Tantangan memang tidak ringan. Namun, dengan perencanaan yang matang, data yang akurat, program yang tepat sasaran, serta kolaborasi lintas sektor, cita-cita menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Banten dapat terus diwujudkan. ( ADV)


