SERANG, (Haluanbanten.co.id) – Dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, John Batara, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Ferdiansyah, melaksanakan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Kantor BNNP Banten tersebut diterima langsung oleh Kepala BNNP Banten, Budi Sajidin. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kerja sama strategis dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana memperluas akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas peluang keterlibatan BNNP Banten dalam mendukung pelaksanaan program Posbankum, khususnya melalui pemberian materi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, aspek hukum terkait tindak pidana narkotika, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat.
Keterlibatan BNNP Banten sebagai salah satu mitra dalam penguatan Posbankum diharapkan mampu memperkaya substansi penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh akses bantuan hukum, tetapi juga menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
Selain penguatan Posbankum, audiensi ini juga membahas peluang kolaborasi dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kakanwil Kemenkum Banten, Hadiyanto, menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor agar layanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui sinergi dengan BNNP Banten, penguatan Posbankum diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Sinergi kedua instansi menjadi penting mengingat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan langkah penegakan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan hingga ke tingkat masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi akan membahas lebih lanjut bentuk kerja sama tersebut melalui pertemuan yang lebih bersifat teknis. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat mencakup mekanisme pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi penyuluhan, pelibatan narasumber dari BNNP Banten, serta pola koordinasi dalam mendukung penyelenggaraan layanan Posbankum.
Melalui pembahasan teknis tersebut, peluang kerja sama yang telah dijajaki diharapkan dapat dikembangkan menjadi program yang lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Audiensi ini sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara Kanwil Kementerian Hukum Banten dan BNNP Banten, khususnya dalam memperluas jangkauan edukasi hukum dan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Banten menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kerja sama lintas sektor guna mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten.
