Serang,(haluanbanten.co.id) Komisi II DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Selasa, 10 November 2026, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Banten.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banten, KH. Iip Makmur, dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Iwan Hermawan, Kepala Bidang Bina Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Wendi Nurwendi, perwakilan Dinas Pariwisata, Biro Hukum Setda, dan Bappeda Provinsi Banten.
Rapat difokuskan pada pencermatan dan penyesuaian sejumlah pasal berdasarkan masukan dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sebelumnya, Komisi II telah melakukan kunjungan konsultasi dan harmonisasi ke Kementerian UKM.
“Dua pekan yang lalu kita sudah berkunjung ke Kementerian UKM untuk melakukan harmonisasi sekaligus meminta masukan terkait penyempurnaan Perda yang sedang dibahas di Komisi II. Alhamdulillah, hasil pertemuan tersebut sudah dituangkan dalam berita acara dan hari ini kita akan membahas perubahan-perubahan yang telah diberikan,” ujar Iip Makmur.
Adapun penyesuaian yang dibahas meliputi penambahan dan penyempurnaan dasar hukum Raperda, penyempurnaan definisi usaha kecil dan pengembangan usaha kecil, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam identifikasi dan pemetaan usaha kecil berdasarkan tingkat risiko.
Dalam aspek perizinan, Raperda mengatur fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta fasilitasi pemenuhan legalitas usaha bagi pelaku usaha kecil.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah penyediaan ruang promosi produk usaha kecil pada infrastruktur publik, seperti terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat istirahat, hingga pusat perbelanjaan. Rancangan pengaturan mengusulkan ketentuan penyediaan ruang promosi paling sedikit 30 persen bagi produk usaha kecil.
Ketentuan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pemasaran produk lokal dan meningkatkan peluang pelaku usaha kecil menjangkau pasar yang lebih luas.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Iwan Hermawan menekankan, implementasi fasilitas promosi perlu didukung pembinaan dan sosialisasi agar pelaku usaha memahami standar dan persyaratan produk untuk masuk ke jaringan ritel modern.
“Pelaku usaha kecil perlu mendapatkan pemahaman mengenai persyaratan dan standar produk yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar ritel modern. Karena itu, diperlukan pembinaan dan sosialisasi, termasuk melibatkan pihak pengelola ritel agar pelaku usaha mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi,” kata Iwan Hermawan.
Melalui finalisasi ini, Raperda diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas, perlindungan, dan daya saing usaha kecil di Provinsi Banten.
