SERANG, (Haluanbanten.co.id) – Berbagai persoalan dalam pelaksanaan layanan hukum menjadi pembahasan dalam kegiatan PASTI ADA SOLUSI Episode 25. Mulai dari persoalan kenotariatan hingga kewarganegaraan, forum ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari langkah penyelesaian atas berbagai permasalahan yang dihadapi jajaran Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Hermansyah Siregar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Wisnu Nugroho Dewanto, Inspektur Jenderal, serta para Pimpinan Tinggi Pratama. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, turut mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom.
Membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menegaskan bahwa PASTI ADA SOLUSI merupakan wadah komunikasi yang harus dimanfaatkan seluruh jajaran untuk menyampaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan. Menurutnya, setiap kendala yang muncul perlu dibahas secara terbuka agar dapat ditemukan langkah penyelesaian yang tepat dan tidak berhenti sebatas penyampaian permasalahan.
“Kami akan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada. Forum PASTI ADA SOLUSI ini merupakan jembatan kita semua untuk saling berkomunikasi, menyampaikan kendala, dan mencari jalan keluar. Saya berharap seluruh jajaran tidak ragu untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga setiap permasalahan dapat kita identifikasi dan bahas bersama. Yang terpenting, jangan sampai persoalan hanya berhenti pada penyampaian, tetapi harus ada tindak lanjut dan solusi yang jelas. Melalui koordinasi dan kolaborasi, kita ingin memastikan bahwa setiap kendala dapat ditangani dengan baik demi mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Hukum,” ujar Nico.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian, di antaranya berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris serta layanan kewarganegaraan. Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama untuk memperoleh kejelasan, menyamakan pemahaman, serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing unit kerja.
Pelaksanaan PASTI ADA SOLUSI juga mencerminkan pentingnya sinergi antara unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Melalui keterlibatan para pimpinan tinggi, permasalahan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian lintas unit sehingga proses koordinasi dan penanganannya dapat berjalan lebih terarah.
Melalui PASTI ADA SOLUSI Episode 25, Kementerian Hukum terus membuka ruang komunikasi dan mendorong budaya penyelesaian masalah secara kolaboratif. Harapannya, setiap persoalan yang disampaikan tidak hanya mendapatkan respons, tetapi juga ditindaklanjuti melalui langkah konkret demi mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
