PANDEGLANG, (haluanbanten.co.id) – PT Jasa Raharja Kanwil Banten bersama Tim Pembina Samsat menggelar operasi gabungan razia patuh pajak kendaraan bermotor (PKB) di depan Gedung Bale Budaya Pandeglang, Senin sore, 16 November 2026.
Penertiban ini dilaksanakan oleh UPTD PPD Pandeglang bersama unsur Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Kepolisian, UPTD PPD, dan Jasa Raharja, serta didukung Bapenda Kabupaten Pandeglang sebagai upaya mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Dari Jasa Raharja, hadir Penanggung Jawab Jasa Raharja Wilayah Kabupaten Pandeglang, Retno Saputra.
Kegiatan diawali apel yang dipimpin Kabag Ops Satlantas Polres Pandeglang, IPDA Sulaeman. Selanjutnya, petugas gabungan memeriksa kendaraan yang melintas untuk memastikan status pajaknya. Pengendara yang kedapatan menunggak pajak diberikan penjelasan dan diimbau agar segera melunasi kewajibannya.
Tak hanya kendaraan masyarakat, beberapa kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten juga turut diperiksa. Dari penertiban tersebut, ratusan kendaraan berhasil terjaring.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Retno Saputra mengedukasi pengendara sekaligus membagikan flyer program relaksasi pajak serta edukasi mengenai aplikasi Sambat (Samsat Banten Hebat). Ia juga memeriksa kendaraan milik dinas pemerintahan untuk mengingatkan agar tetap mematuhi kewajibannya.
“Kegiatan ini akan masih terus berlangsung untuk tiga hari ke depan,” ujarnya.
Kehadiran Jasa Raharja dalam penertiban ini tidak terlepas dari perannya di Samsat. Setiap kali pemilik kendaraan membayar PKB, terdapat pula Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dihimpun Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Dana inilah yang menjadi sumber santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ahli waris korban meninggal dunia berhak atas santunan sebesar Rp50 juta, sedangkan korban luka-luka mendapatkan jaminan biaya perawatan paling banyak Rp20 juta.
Kepatuhan membayar pajak kendaraan juga berdampak langsung bagi daerah. Melalui skema opsen PKB, sebagian penerimaan pajak kendaraan masuk langsung ke kas daerah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pandeglang, untuk mendukung pembangunan. Bagi pemilik kendaraan, pajak yang dibayar tepat waktu memberikan kepastian legalitas kendaraan serta menghindarkan dari sanksi administrasi yang terus bertambah.
Bapenda Kabupaten Pandeglang juga memberikan dukungan atas kegiatan ini, di mana mereka dapat berkontribusi dalam opsen PKB yang nantinya akan disalurkan untuk wilayah Kabupaten Pandeglang.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Banten, Benyamin Bob Panjaitan, menyampaikan dukungannya terhadap penertiban tersebut.
“Penertiban ini menjadi pengingat bahwa setiap pembayaran pajak kendaraan membawa manfaat yang kembali ke masyarakat, baik melalui pembangunan daerah maupun perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kami mengajak masyarakat Pandeglang untuk tidak menunda kewajibannya,” ujarnya.



