TANGERANG, (haluanbanten.co.id) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang menuai sorotan tajam dari kalangan insan pers. Instansi tersebut dinilai tidak transparan lantaran enggan memberikan informasi spesifikasi perusahaan media penerima alokasi anggaran, serta menyampaikan pernyataan kontradiktif terkait ketersediaan anggaran advertorial tahun 2026.

Kekecewaan itu dirasakan langsung oleh Benrianus, pimpinan perusahaan media lokal di Kota Tangerang. Ia mengaku heran dengan sikap staf Bapenda yang menyebut tidak ada anggaran untuk media online, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Staf menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada anggaran untuk media online. Staf tersebut menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada spesifikasinya, hanya untuk media cetak dan iklan itu bidang pelayanan yang ada anggarannya. Padahal berdasarkan sumber data resmi yang kami miliki, anggarannya jelas-jelas ada,” ujar Benrianus saat ditemui di Tangerang.

Berdasarkan penelusuran pada dokumen resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP per 12 Januari 2026, pada baris Nomor 96 tercatat paket kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kode RUP: 61278230. Paket tersebut berupa Belanja Advertorial dengan sumber dana APBD dan APBDP senilai Rp165.000.000 yang secara spesifik mencantumkan volume 40 dengan keterangan “Advertorial cetak dan online”.

Keterangan yang disampaikan pegawai Bapenda dinilai bertolak belakang dengan data transparan yang diumumkan secara publik melalui portal LKPP tersebut.

Tak hanya soal informasi anggaran yang simpang siur, Benrianus juga mengeluhkan sulitnya menemui pejabat berwenang di kantor Bapenda, meski sudah berulang kali datang sejak pengajuan penawaran dilayangkan pada Februari lalu. Pejabat terkait dinilai terkesan menghindar.

“Kami meminta keadilan dan mempertanyakan, ada apa dengan sikap diam Bapenda? Kami juga mempertanyakan apakah perusahaan media yang mendapat anggaran advertorial di Bapenda Kota Tangerang pada 2025 dan 2026 sudah memenuhi spesifikasi perusahaan sesuai aturan yang berlaku?” tegasnya.

Ironisnya, tertutupnya akses informasi di Bapenda Kota Tangerang ini terjadi di tengah prestasi gemilang Pemerintah Kota Tangerang yang baru saja menyabet Peringkat 1 sebagai Badan Publik Terinformatif kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, ditambah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang disandang Bapenda.

Atas kondisi ini, Benrianus mendesak Pemkot Tangerang beserta pihak berwenang terkait untuk segera turun tangan memeriksa dan mengevaluasi kinerja internal Bapenda Kota Tangerang agar semangat keterbukaan informasi publik tidak sekadar menjadi seremonial belaka.

Sampai berita ini ditayangkan, media sudah mencoba mengonfirmasi Bapenda Kota Tangerang, namun pejabat yang berwenang tidak bisa ditemui. (Nan)