‎


‎Oleh RISKY AMELIA, SH., MH. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

‎Tak ada brosur perumahan yang menjanjikan air berbau comberan. Namun, itulah yang mengalir dari keran rumah-rumah di Perumahan Serpong Lagoon, Tangerang Selatan: keruh, amis, sesekali membawa cacing dan jentik. Air itu diolah dari danau di dalam kompleks.
‎
‎Keluhan air keruh sudah sampai ke puskesmas sejak pertengahan September. Hampir sebulan kemudian, laboratorium memastikan air itu mengandung bakteri E. coli, sementara sekitar 145 warga telanjur terserang muntaber. Menurut pendataan warga, lebih dari separuhnya balita dan bayi. Penghuni pun tak bisa beralih ke sumur karena, menurut mereka, aturan perumahan melarang pengeboran. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai perlindungan kesehatan dan keselamatan warga tidak dijaga oleh siapa pun, padahal nilai itu dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang semestinya bertanggung jawab pun terkesan lepas tangan terhadap para korban.Jika warga dilarang mencari air sendiri, siapa yang wajib memastikan air yang mereka bayar layak dipakai?
‎
‎
‎*Pola yang berulang*
‎
‎Serpong Lagoon bukan yang pertama. Di Jakarta Barat, warga sebuah perumahan elite kerap menerima air berbau dan kekuningan selama pasokannya dikelola pengembang, hingga PAM Jaya mengambil alih pada akhir 2024. Polanya serupa: pengembang menjual rumah sekaligus airnya. Mengapa hal ini terus berulang?
‎Sebab, negara belum hadir sampai ke keran. Pada 2023, kurang dari seperlima rumah tangga tersambung jaringan pipa, dan hanya sekitar 12 persen yang air minumnya tergolong aman. Ruang kosong itu diisi pengembang dengan instalasinya sendiri.
‎
‎Pengawasan kita pun berbasis izin: yang tak berizin tak terdata, yang tak terdata tak diawasi. Dinas Kesehatan Tangsel mengaku tak pernah memantau instalasi air Serpong Lagoon karena alasan itu. Kontrak jual beli rumah juga kerap diam soal siapa yang menjamin mutu air. Semua pihak punya alasan; hanya warga yang tak punya pilihan.
‎
‎Hemat saya, pengembang tidak boleh bersembunyi di balik pengelola air. Ketika air dijadikan bagian bisnis kawasan dan warga dilarang mengebor sumur, air bersih bukan lagi layanan tambahan dari pihak ketiga. Ia bagian dari prestasi, yakni kewajiban yang harus dipenuhi, dalam jual beli rumah itu sendiri. Air keruh di keran warga adalah ingkar janji (wanprestasi) pengembang, bukan sekadar kegagalan teknis operatornya.
‎
‎*Apa sebenarnya yang dibeli warga?*
‎
‎Bukan sekadar bangunan dan tanah. Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan, perjanjian mengikat bukan hanya untuk apa yang tertulis, melainkan juga untuk apa yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Tak ada rumah yang layak dihuni tanpa air bersih. Jika materi pemasarannya juga menjanjikan air bersih, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menjual jasa yang tak sesuai dengan janji promosinya. Artinya, air bersih bukan kebaikan hati pengembang, melainkan utang.
‎
‎Lalu, siapa yang menanggung ketika utang itu tak dibayar? Dalih yang mudah ditebak: pengelolaan air ada di tangan badan usaha lain. Namun, UU Perlindungan Konsumen menyebut pelaku usaha mencakup mereka yang berusaha sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, dan mewajibkan pelaku usaha mengganti kerugian bila jasanya tak sesuai dengan perjanjian. Pengembang dan pengelola air berada di bawah payung yang sama. Pengadilan pun pernah menolak logika lepas tangan: klausula baku pengelola parkir yang membebaskan diri dari tanggung jawab atas kendaraan hilang dinyatakan batal demi hukum, dan Mahkamah Agung menguatkannya.
‎
‎Dalih keadaan memaksa juga sulit dipakai. Kemarau memang panjang tahun ini, tetapi menurut warga, air keruh muncul hampir setiap tahun, air bakunya diambil dari danau bekas galian pasir, dan instalasinya, menurut DPRD, tak berizin. Jika fakta itu benar, risiko yang dibiarkan bertahun-tahun bukan keadaan memaksa, melainkan kelalaian. Pengembang boleh mendelegasikan pekerjaan, tetapi tidak tanggung jawabnya.
‎
‎Apa yang bisa dituntut warga, dan siapa yang harus membuktikan? Kerugiannya nyata, 58 warga harus dirujuk. Ganti rugi tak sebatas pengembalian uang; Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyebut juga perawatan kesehatan dan santunan. Pasal 28 bahkan membalik beban pembuktian, pelaku usahalah yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah, bukan warga. Jadi, yang kurang bukan aturannya, melainkan negara yang mau berdiri di sisi warga.
‎
‎*Nilai yang dipertaruhkan*
‎
‎Dalam kacamata aksiologi, yakni cabang filsafat yang menilai apa yang bernilai dan mengapa, persoalan ini bukan hanya soal pasal, melainkan soal nilai yang hendak dilindungi hukum. Gustav Radbruch menyebut tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiganya diuji di sini. Keadilan terlanggar ketika warga membayar air yang tak layak pakai, sementara dilarang mencari sumber lain. Kepastian hilang ketika tak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kemanfaatan terabaikan ketika hukum baru bekerja setelah anak-anak jatuh sakit.
‎
‎Nilai moral itu sebenarnya sudah tertanam dalam undang-undang: itikad baik dan kepatutan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata; kewajiban pelaku usaha beritikad baik serta hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen; hingga jaminan hidup sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pengembang memang berhak membuktikan bahwa ia telah berhati-hati, dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen memberinya kesempatan itu. Namun, nilai keselamatan tidak boleh menunggu pembuktian selesai. Menerapkan nilai-nilai itu berarti menempatkan keselamatan manusia, terutama balita, di atas kenyamanan bisnis.
‎
‎*Tiga langkah*
‎
‎Pertama, ikat tanggung jawab itu hitam di atas putih, sekarang juga. Pemerintah Kota Tangsel sudah meminta pengelola menyediakan air bersih alternatif, tetapi permintaan bukanlah perikatan. Pasal 1282 KUHPerdata menyatakan, tanggung renteng tidak dianggap ada kecuali dinyatakan dengan tegas. Tanpa kesepakatan, kepastian baru datang lewat putusan pengadilan bertahun-tahun kemudian. Pemkot perlu memfasilitasi kesepakatan tertulis dalam dua pekan: pengembang dan pengelola air menanggung secara tanggung renteng pasokan air darurat hingga air dinyatakan aman, serta biaya pengobatan warga.
‎
‎Kedua, ubah logika pengawasan: daftar, uji, umumkan, atau serahkan. Walikota dapat mewajibkan setiap instalasi air swasta di perumahan terdaftar dalam enam bulan, diuji mutunya setiap bulan atas biaya pengembang, dan hasilnya diumumkan kepada warga. Pengembang yang tak sanggup harus menyerahkan pengelolaan kepada BUMD air. BUMD Tangsel sendiri sudah mulai berunding dengan pengembang Serpong Lagoon.
‎
‎Ketiga, perbaiki kontraknya dari hulu. Undang-undang perumahan mensyaratkan kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebelum perjanjian pendahuluan jual beli diteken. Namun, yang dipastikan baru ketersediaan, bukan kelayakan: ada pipa, belum tentu ada air yang aman. Kementerian yang membidangi perumahan perlu mewajibkan klausul air dalam setiap perjanjian jual beli rumah: siapa penyedianya, standar mutu dan jadwal ujinya, serta tanggung renteng pengembang dan pengelola air. Dengan begitu, tanggung renteng lahir dari aturan, bukan dari belas kasihan.
‎
‎Brosur perumahan baru akan terus dicetak, menjanjikan hunian asri dan air yang melimpah. Di Serpong Lagoon, air yang setiap bulan dibayar warga kini justru harus dihindari. Hukum sudah menyediakan alatnya, pemerintah sudah tahu alamatnya. Tinggal satu pertanyaan yang belum dijawab siapa pun: berapa banyak lagi anak yang harus jatuh sakit sebelum janji di brosur benar-benar ditagih?
‎
‎