Rusdjiman Optimis Pilkada Serentak 2018 Berjalan Damai

Haluan Banten – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di empat kabupaten/kota Banten berjalan damai. Demikian diharapkan Rusdjiman Soemaatmadja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten saat dihubungi wartawan via telepon, Senin.

Dikatakan Rusdjiman, pihaknya bahkan optimis pilkada 2018 damai bisa terwujud. Hal tersebut mengacu pada hasil pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang telah berlalu. “Berdasarkan evaluasi pilkada di Banten diberikan nilai oleh Bawaslu Pusat dalam Pilkada Banten, Banten termasuk daerah rawan ketiga setelah Aceh dan Papua. Tapi nyatanya, pilkada berjalan tidak apa-apa,” ujarnya.

“Optimistis kondusif, karena memang dari pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti halnya di pilkada gubernur dan wakil gubernur, ada beberapa lokasi yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) tapi tidak terjadi gejolak,” paparnya.

Dijelaskan Rusdjiman, jika dari dulu memang Banten digembar-gemborkan dalam pilkada tidak aman, tapi pada praktiknya sampai dengan pelaksanaan pilkada kemarin berjalan aman. “Masyarakat Banten alhamdulillah pendidikan politiknya baik,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang pernah lama di Biro Pemerintahan itu mengatakan, partisipasi masyarakat penyelenggaraan mengalami peningkatakan walaupun memang tidak signifikan. Tapi memang pada pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya seperti halnya di Kabupaten Serang mengalami penurunan, bahkan hanya mencapai 50 persen.

“Dengan kejadian itu, dalam menghadapi Pilkada 2018, Kesbangpol terus berupaya melaksanakan sosialisasi agar pelaksanaan pilkada berjalan kondusif dan partisipasi masyarakat meningkat,” katanya.

Seperti dikatakan Rusdjiman, keempat kabupaten kota tersebut, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Untuk itu, kata dia, pihaknya telah melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten Lebak dengan berbagai elemen, bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif. “Salah satunya ASN (aparatur sipil negara-red) harus bersifat netral,karena ASN pelaksana kebijakan pemerintah, ASN sebagai publik servis, dan ASN perekat NKRI,” ujarnya.(irna)

Sumber : Banten88.com

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *