Sekretaris dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika.
Pandeglang – Keterlambatan dimulainya pelaksanaan kegiatan (terutama) bidang fisik, di kabupaten Pandeglang, dikeluhkan oleh rekanan pihak ketiga atau pengusaha.
Seperti diungkpkan Doni kepada Haluan Banten.co.id, dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten, kabupaten Pandeglang selalu telat.
“Sudah biasa di Pandeglang mah, setiap tahun pelaksanaan kegiatan selalu lambat. Coba saja lihat, sampai hari ini saja, belum ada proyek pemerintah yang sudah dilaksanakan di Pandeglang,” ungkapnya, Kamis (26/4/2018).
Telatnya keterlambatan itu kata Doni, tentu merugikan dirinya sebagai pengusaha yang biasa mengerjakan proyek pemerintah.
“Tidak hanya saya, banyak juga rekan-rekan yang lain juga pada mengeluh, tapi ya mau bagaimana lagi,” lirihnya.
Terkait hal diatas, Sekretaris dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang ( PUPR) kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses lelang yang dilaksanakan ULP.
“Kita masih menunggu hasilnya (lelang). Kalau lelang beres ya kegiatan bisa langsung dilaksanakan,” ujar Rahmat, ditemui di kantornya.
Lebih lanjut kata Rahmat, ada sebanyak 81 paket kegiatan dari dinas PUPR pada tahun 2018 ini, dilelangkan ULP.
“Berkas usulan lelangnya sudah 50 paket yang sudah kita kasih ke ULP,” katanya.
Ditambahkannya, pada pelaksanaan kegiatan tahun 2017 lalu, terdapat 23 kegiatan yang diluncurkan tahun 2018 ini. Luncuran pekerjaan itu, kata dia disebabkan beberapa hal, diantaranya karena ketersediaan waktu yang sempit dan adanya perubahan konstruksi (JDN)
