CILEGON (Haluan Banten) -Inspektorat Kota Cilegon menggelar acara pembukaan bimbingan teknis (BIMTEK) sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Cilegon dalam rangka percepatan peningkatan maturitas SPIP level 3 tahun 2018 yang diadakan di the royale krakatau Cilegon, Rabu (02/05).
Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan perlu ada sistem pengendalian intern dengan pengawasan melekat untuk mengidentifikasikan dan menganalisa risiko yang ada pada setiap organisasi agar mencapai tujuan. “setiap kepala OPD dituntut agar mampu menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan penilaian risiko atas program/kegiatan dengan harapan pengelolaan kinerja dan anggaran dapat efektif serta efisien agar tercapai sesuai tujuan”, terangnya.
Edi Ariadi juga menjelaskan, untuk mempercepat peningkatan level 3 SPIP di pemerintah Kota Cilegon OPD yang belum pernah mengikuti BIMTEK akan diberikan strategi percepatan peningkatan oleh tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten. “ Agar rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cilegon Saya menginginkan SPIP level 3 di Kota Cilegon mencapai target dengan diberikannya Bimtek kepada OPD yang belum pernah mengikuti secara langsung agar penilaian maturitas oleh inspektorat dan BPKP dapat disiapkan dan didokumentasikan oleh OPD terkait,” jelasnya.
Selain itu, Edi Ariadi juga mengatakan, kepala dinas harus mampu melihat dan membuat peta resiko dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi setiap masing-masing OPD. “bagi setiap kepala OPD setelah Bimtek perlu membuat satuan tugas (SATGAS) dan daftar penilaian yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mendukung visi misi masing-masing organisasinya,” ungkapnya.
Sementara itu Edi Ariadi juga mengungkapkan, peserta OPD akan dijadikan sampling penilaian maturitas level SPIP dan harus segera membuat rencana aksi. “dengan mengikuti BIMTEK peserta dapat dijadikan sampling maturitas level SPIP dengan membuat rencana aksi dan mengimplementasikan bukti pelaksanaan semua kebijakan yang telah ditetapkan di internal OPD masing-masing,”ujarnya.(Mr)
