Siti Nurazizah
*Mahasiswi Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta*
Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, merupakan seorang Presiden Republik Indonesia yang mana masa kepemimpinannya dimulai pada tahun 2014 dan terpilih kembali untuk periode kedua pada 2019. Dalam kepemimpinannya, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan hubungan internasional, Jokowi berupaya untuk memperkuat fondasi negara demokratis ini. Namun, di tengah upaya tersebut, berbagai tantangan, seperti politik identitas, korupsi, dan isu kebebasan sipil, terus mengemuka. Artikel ini akan membahas sistem politik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi, termasuk kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil, pengaruh yang dihasilkan terhadap masyarakat, serta tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi.
Sistem Politik yang Berbasis Pancasila dan UUD 1945
Jokowi melanjutkan sistem politik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kepemimpinannya, Jokowi menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralisme sebagai dasar ideologi yang harus diintegritaskan oleh semua elemen bangsa. Jokowi juga berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, termasuk kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu fokus utama dalam poin ini adalah memperkuat demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Kebijakan dan Program Strategis
Di masa Jokowi, pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong pembangunan nasional. Beberapa program unggulannya antara lain:
Program Infrastruktur: Jokowi menginisiasi pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk jalan tol, bandara, juga pelabuhan. Program ini memiliki tujuan untuk memperbesar hubungan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
KIS atau Kartu Indonesia Sehat serta KIP atau Kartu Indonesia Pintar: Kedua kartu ini dibuat untuk meningkatkan fasilitas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah meluncurkan program kartu yang memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
Reformasi Birokrasi: Jokowi berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah melalui digitalisasi dan pengurangan regulasi yang menghambat investasi.
Peningkatan Hubungan Internasional
Kepemimpinan Jokowi juga ditandai dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Jokowi aktif dalam organisasi regional seperti ASEAN dengan fokus pada integrasi regional dan kerjasama dalam isu-isu keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Jokowi juga memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan negara-negara di Timur Tengah, dengan fokus pada perdagangan dan investasi. Dalam point ini Jokowi ingin menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara negara Indonesia dan negara luar serta untuk memperkuat kemandirian negara.
Tantangan dalam Sistem Politik
Meskipun berhasil dalam banyak aspek, masa pemerintahan Jokowi juga menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya:
Politik Identitas: Meningkatnya politik identitas di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini berpotensi memecah belah masyarakat berdasarkan agama, etnis, dan identitas lainnya.
Korupsi dan Transparansi: Kasus korupsi masih menjadi isu besar di Indonesia. Meskipun Jokowi telah berkomitmen untuk memberantas korupsi, tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah tetap ada.
Krisis Lingkungan: Masalah lingkungan, termasuk deforestasi dan polusi, memerlukan perhatian serius. Kebijakan pembangunan yang agresif harus diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem politik Indonesia di masa Jokowi telah mengalami berbagai transformasi signifikan yang mencerminkan upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menunjukkan kombinasi antara reformasi, pembangunan, dan tantangan yang kompleks. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan untuk membuktikan bahwa Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas politik, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara demokratis yang tangguh di tengah dinamika global yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari semua elemen bangsa sangat diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
