Pandeglang,— Pusat Kajian dan Riset Masyarakat (PURMA) menilai kepemimpinan Dewi–Iing yang telah menjabat 10 Bulan 9 hari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang sepanjang tahun 2025 menunjukkan kemajuan sangat berarti dan cenderung melejit dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Penilaian ini didasarkan pada kajian kebijakan daerah, pemantauan kinerja layanan dasar, capaian pembangunan sektoral, serta analisis terhadap dinamika birokrasi pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir, Ungkap Ahmad Syafaat Selaku Direktur Pusat Riset dan Kajian Masyarakat Kepada awak media pada Senin, (29/12/25).
Menurutnya, Dalam perspektif teori New Public Service sebagaimana dikemukakan Denhardt dan Denhardt, pelayanan publik idealnya menempatkan masyarakat sebagai citizens yang harus dilayani secara adil, inklusif, dan partisipatif, bukan sekadar pengguna layanan administratif. PURMA melihat bahwa arah kebijakan dan praktik pemerintahan di Pandeglang selama 2025 mulai bergerak ke pendekatan tersebut, tidak hanya melalui perbaikan layanan dasar, tetapi juga melalui akselerasi pembangunan dan penguatan program pemberdayaan warga yang langsung menyentuh kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, ujar Syafaat yang juga sekaligus Ketua Yayasan Milenial Pandeglang Peduli.
“Berdasarkan hasil kajian PURMA menunjukkan bahwa sejumlah perangkat daerah mencatat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kategori baik, khususnya pada layanan administrasi kependudukan, kesehatan dasar, pendidikan, dan layanan sosial. Seiring dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar, dukungan terhadap sektor UMKM, serta program pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan tren kemajuan yang signifikan. Meski kualitas pembangunan dan pelayanan belum sepenuhnya merata antar wilayah, lompatan kinerja pada tahun 2025 mencerminkan konsistensi kebijakan, keberpihakan pada warga, dan stabilitas birokrasi yang relatif terjaga” tegasnya.
Dari sudut pandang kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari kemampuannya mendorong perubahan kultur organisasi, mempercepat pembangunan, serta memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan. PURMA menilai kepemimpinan Dewi–Iing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang belum genap satu tahun telah mulai mengarah ke pola tersebut, tercermin dari meningkatnya responsivitas pemerintah daerah terhadap pengaduan publik, membaiknya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta semakin terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, stabilitas pemerintahan daerah selama 2025 dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan. Dalam kerangka good governance, stabilitas birokrasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sosial. PURMA menilai kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan penguatan pemberdayaan warga, bukan semata pengelolaan administratif internal.
Meski memberikan apresiasi, PURMA menegaskan bahwa perbaikan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi tantangan struktural. Ketimpangan kualitas layanan dan pembangunan antar kecamatan, keterbatasan transparansi data kinerja pelayanan dan pembangunan, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam teori akuntabilitas publik, keterbukaan informasi dan partisipasi warga merupakan elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.
PURMA berpandangan bahwa capaian pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bawah kepemimpinan Dewi–Iing sepanjang 2025 merupakan fondasi awal yang kuat dan progresif.
Fondasi ini harus terus diperkuat melalui konsistensi kebijakan, penguatan sistem pengaduan dan evaluasi berbasis data, serta komitmen menjadikan kesejahteraan dan kemandirian warga sebagai indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah. Ke depan, PURMA mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk terus mengembangkan model pelayanan dan pembangunan yang berorientasi pada warga, berbasis data, dan berkeadilan sosial, agar kemajuan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tutupnya.**
