SERANG, (haluanbanten.co.id) – BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bareskrim Polri guna meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bareskrim Polri di Aula Hotel Aston Serang, Senin, 16 November 2026.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bareskrim Polri, dalam pengawasan dan penanganan ketidakpatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dihadiri Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda, Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri Kombes Pol Bowo Gede Imantio, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Muhyidin, seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Provinsi Banten, serta para penyidik tingkat Polda Banten dan Polres jajaran.

Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Yuyulianda, mengatakan kolaborasi dengan Bareskrim Polri bertujuan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sehingga hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Tujuan utama dalam kerja sama ini ialah untuk memastikan kepatuhan para pemberi kerja baik secara nasional ataupun secara khusus di Provinsi Banten. Karena dalam pelaksanaannya, memang masih ada beberapa kondisi yang tingkat kepatuhan para pemberi kerja itu belum maksimal,” kata Eko.

“Sehingga kami memohon bantuan dari Polri yang merupakan salah satu stakeholder kita untuk bisa memastikan perusahaan-perusahaan yang kurang patuh bisa patuh dan akhirnya memastikan perlindungan terhadap para pekerja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eko berharap keterlibatan Polri dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kewajiban perusahaan dipenuhi, sehingga pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana mestinya.

“Tentunya dengan adanya perjanjian kerja sama dengan Polri, kami sangat berharap dapat memaksimalkan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran hingga seluruh pekerjanya terlindungi sehingga seluruh hak-hak pekerja terpenuhi,” harapnya.

Sementara itu, Kabagkerma Robinopsnal Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio, menegaskan kerja sama ini bertujuan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai aturan yang berlaku, sejalan dengan tagline Kapolri “Polri Bersama Masyarakat”.

“Kolaborasi antara Polri dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan berupa penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan para karyawan, di mana seharusnya mereka menaati aturan-aturan dalam lingkup kepatuhan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi penegakan hukum tidak serta-merta menangkap dan menahan, tetapi membuat kepatuhan berjalan sehingga hak-hak para pekerja terpenuhi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Muhyidin, menjelaskan di wilayah Provinsi Banten saat ini terdapat sekitar 5.200 perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun pihaknya masih melakukan pendekatan secara humanis.

“Karena bagi kami, penegakan hukum itu adalah jalan terakhir yang kami lakukan. Saat ini kami masih melakukan pendekatan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak tersebut,” kata Muhyidin.

“Namun, tidak tertutup kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum melalui kerja sama dengan Polri,” ungkapnya. (**)