Terkait Rencana Pemindahan Ibukota, Wagub: Banten Paling Efektif & Efesien

SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, wilayah Banten sebagai lokasi yang paling efektif dan efesien untuk dijadikan alternative oleh pemerintah pusat sebagai Ibukota Negara sebagai daerah pengganti DKI Jakarta. Hal itu di antaranya merujuk kepada jarak yang relative dekat dari Jakarta, sehingga memudahkan mobilisasi pemindahan dan ketersediaan fasilitas penunjang yang relative sudah tersedia.
“Kalau ditanya siap atau tidak, Banten siap. Kami akan kaji lebih jauh soal kemungkinan ini,” kata Wagub menanggapi pernyataan anggota DPD RI asal Banten Ali Alwi dalam pertemuan reses anggota DPD RI asal Banten di pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug,Kota Serang, Senin (31/7). Hadir dalam pertemuan tersebut, 2 anggota DPD RI asal Banten lainnya, yaitu Sadeli Karim dan Aprilia Andiara Hikmat. Sementara satu anggota DPD RI asal Banten lainnya, Subadri, berhalangan hadir.
Sebelumnya, dalam pertemuan, Ali mengatakan, Presiden Joko Widodo serius soal pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta tersebut. Hal itu, kata dia, merujuk kepada diperintahkannya Bappenas untuk melakukan kajian terkait pemindahan Ibukota Negara tersebut. “Sekarang tinggal kita (Banten) siap atau tidak. Menurut kami ini harus diseriusi,” kata Ali.
Dikatakan Wagub, untuk dijadikan sebagai Ibukota Negara, Banten saat ini memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta dan keberadaan jalur ganda KRL di sektor transportasi. “Dari sisi akses tidak ada yang memiliki keistimewaan seperti Banten. Dari sisi kesediaan lahan, dan lainnya juga sangat mendukung,” kata Wagub.
Wagub berjanji akan melakukan pembicaraan secara serius dengan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait persoalan tersebut. “Kami akan lakukan kajian dengan seluruh stake holder terkait, karena ini misalnya juga menyangkut kesiapan masyarakatnya juga,” imbuhnya.
Wagub menambahkan, Pemprov Banten telah melakukan upaya-upaya pengajuan proposal terkait dengan pemindahan Ibukota Negara tersebut, saat rencana pemindahan Ibukota Negara tersebut diluncurkan di masa pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. “Dulu itu pernah ada kajian Maja (Lebak) masuk sebagai salah satu kandidat. Jadi ini hanya tinggal meneruskan saja,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga menitipkan aspirasi kepada para angota DPD RI asal Banten, terkait dengan pengangkatan tenaga kerja honorer di Pemprov Banten oleh pemerintah pusat. “Jumlahnya tidak banyak kok. Seharusnya kami bisa diprioritaskan. Terlebih kan ini pengajuannya bukan tiba-tiba, tapi sudah lama dan semua ketentuan sudah kami ikuti. Jadi mohon ini bisa diperjuangkan DPD melalui komite terkaitnya kepada Kemen-PAN & RB,” kata Wagub.
Lebih jauh, Wagub mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim bahkan sampai berinisiatif ingin bisa melakukan penggajian yang layak kepada para honorer tersebut dengan dana dari APBD. “Ini saking kasihannya. Sekarang ini mereka kan hanya dishonor rata-rata Rp1,5 juta. Pak Gubernur ingin kalau memungkinkan bisa sama dengan UMK Kota Serang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sadeli Karim mengaku pesimistis terkait dengan pengangkatan tenaga honorer tersebut. Menurutnya, dengan semangat efesiensi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini, pengangkatan atau penerimaan pegawai baru adalah sesuatu yang akan dilakukan dengan selektif sekali. “Ketentuannya kan memang kemarin itu juga pusat sempat menetapkan moratorium untuk penerimaan pegawai baru. Kecuali, kalau pemerintah daerah mau melakukan pembiayaan untuk membayar gajinya, pusat kalau hanya tinggal menetapkan SK-nya (surat keputusan) saja, saya rasa pasti mau,” kata Sade(hms/tarigan)