Haluan Banten (Kota Serang) – Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Curug Kota Serang, pada Senin (1/10/2018).Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita serta seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Banten.
Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten guna mengatahui progres pembangunan Provinsi Banten dan evaluasi hasil dari progres secara fisik dan sarapan anggaran yang sedang dilaksanakan pembangun oleh para OPD di Lingkungan Pemprov Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan hasil dari rapat yang gelar hari ini, “kita rapat koordinasi kinerja pelaksanaan pembangunan secara fisik dan serapan anggaran serta ingin mengetauhi bagaimana progres pembangunan yang dilaksanakan, karena kita harus tau itu, pembangunan yang saat ini dilaksanakan.
Gubernur mengharapkan pelaksanaan administarsi baik,kinerja baik dan hasil juga baik,untuk itu kepada para eselon II,III dan IV untuk memberikan laporan kinerjanya,apabila tidak memberikan laporan kinerja maka tunjangan kinerjanya akan dipotong,jangan sampai ada pejabat esselon yang tidak kerja,dengan laporan kinerja ini bisa di pantau,mereka kerja atau tidak,ujar Gubernur.
Mengenai anggaran perubahan 2018,waktu yang efektif tinggal 2 bulan,tanggal 15 desember harus sudah selesai jangan sampai melampaui tahun tutup buku 30 desember,persiapkan segala ssuatunya dari sekarang,Tegas Gubernur.
Gubernur juga menekankan kepada para kepala Dinas atau eselon II untuk tidak lagi mengangkat tenaga kerja sukarela (TKS) ,apabila masih ada yang menganggkat maka akan diberikan sangsi.”kita sedang mengusulkan kepada kemetrian,boleh tidak TKS Provinsi Banten yangberjumlah 6000 ini kita biayayai dari dana APBD Pemrintah Provinsi,kalau boleh kita naikan,kita standarisasi.
Gubernur mengharapkan untuk TKS di buatkan pola baru yaitu berdasarkan domisili agar mereka lebih mudah dan efektif untuk bekerja,karena kalau jaraknya jauh,kasian mereka capek bulak balik,tegas Gubernur.
Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebeno dalam paparanya mengatakan Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Banten, mencapai 661,36 ribu orang (5,24 persen) pada Maret 2018. Ini menunjukkan mengalami penurunan sebanyak 38,47 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 699,83 ribu orang (5,59 persen).
Ada 27 provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin,lima di antaranya provinsi dengan penurunan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu,Jawa Tengah, Sulawesi Selatan,Jawa Barat,Banten dan Sulawesi Tenggara,tambah Kepala BPS.(Artp/bgn)
