SERANG,(haluanbanten.co.id)Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas program dan kegiatan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPRD Banten, Selasa (18/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Abdul Roji, didampingi jajaran anggota Komisi V, di antaranya Irwan Acep Wijaya Tjee, Cut Muthia, Sehat Ganda Mungkur, Taufiq Hidayat, Ahmad Imron, Heri Handoko, Abraham Garuda Laksono, Budi Prajogo, Ahmad Dedi Muhdi, dan H. Muhsinin. Hadir pula perwakilan dari BPBD Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta DP3AKKB Provinsi Banten.
Abdul Roji menegaskan bahwa rapat ini bertujuan menggali secara detail program dan kegiatan setiap instansi untuk memastikan keselarasan dalam penyusunan APBD 2026. “Kami ingin mengetahui secara langsung rencana program mitra kerja agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, BPBD Provinsi Banten menyampaikan rencana dua program dengan 12 kegiatan, mulai dari penunjang urusan pemerintah hingga penanggulangan bencana. Sementara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpusda) menyampaikan lima program strategis mencakup pembinaan perpustakaan, pelestarian naskah kuno, hingga perlindungan arsip.
DP3AKKB turut menyampaikan program prioritas tahun 2026, antara lain pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan anak. Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tetap mengacu pada program prioritas Gubernur Banten melalui program Banten Bagus dan Desa Tangguh.
Anggota Komisi V, Cut Muthia, menekankan pentingnya pemerataan program di seluruh Kabupaten/Kota se-Banten. “Setiap kegiatan harus menyentuh semua dapil. Kami juga berharap setiap pelaksanaan kegiatan mitra kerja dapat didampingi anggota Komisi V sebagai bentuk pengawasan,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi V lainnya, Taufiq Hidayat, menyoroti program BPBD. Ia meminta agar fasilitas dan sarana penanggulangan bencana dipenuhi dan dipastikan berfungsi dengan baik. “Ini penting untuk menunjang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat,” tegasnya.
Taufiq juga menyoroti program Perpusda agar lebih inklusif. “Tidak hanya sekolah umum, tetapi sekolah berbasis pesantren harus ikut tersentuh. Bahkan kelompok tani dan elemen masyarakat yang ingin melakukan bedah buku juga harus dapat difasilitasi,” tambahnya.
Mengakhiri rapat, Abdul Roji berharap seluruh masukan Komisi V dapat diakomodasi oleh mitra kerja dan direalisasikan dalam APBD 2026. “Catatan dari anggota adalah bentuk pengawasan demi memastikan program pemerintah benar benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
