MEDAN, (haluanbanten.co.id) — PT Jasa Raharja (persero) terus mendorong penguatan kolaborasi Tim
Pembina Samsat Nasional untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperbaiki
validitas data kendaraan, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal
itu disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Rapat
Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penyaluran Dana Bagi Hasil
Pajak Provinsi se-Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur
Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan dihadiri oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Darat sekaligus Komisaris Utama PT Jasa Raharja, Irjen Pol.
(Purn.) Aan Suhanan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,
Agus Fatoni, Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, Kasubdit STNK Ditregident
Korlantas Polri, Kombes Pol. Dedy Suhartono, serta Kepala Bidang Evaluasi
Pendapatan Bapenda Sumatera Utara, Sofyan Romi Wandy. Agenda tersebut juga
diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota
se-Sumatera Utara.
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin menyampaikan, optimalisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor membutuhkan kerja bersama seluruh
pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada pembenahan data,
perluasan akses pelayanan, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai
kewajiban pajak kendaraan. “Tentunya, membangun pelayanan yang mudah,
transparan, dan dipercaya masyarakat adalah salah satu upaya kita bersama untuk
mengoptimalkan pendapatan,” ujarnya.
Menurut Awaluddin, Jasa Raharja siap memperkuat sinergi dengan Bapenda dan
Kepolisian melalui validasi data kendaraan, pengembangan kanal pelayanan, serta
edukasi yang mendorong kepatuhan masyarakat. Ia mengatakan, kepatuhan
masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki arti penting
bagi pembangunan daerah. Sementara itu, pembayaran Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berperan dalam mendukung keberlanjutan
perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. “Ketika masyarakat memenuhi
kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah
dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan,” tambahnya.
Dalam arahannya, Bobby Nasution menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan
daerah melalui kebijakan opsen pajak. Melalui skema tersebut, bagian penerimaan
PKB disalurkan langsung ke kas pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan potensi
kendaraan di wilayah masing-masing.
Bobby juga mengusulkan agar kemungkinan penyesuaian tarif PKB berdasarkan
wilayah, dikaji. Opsi tersebut dinilai dapat mendorong masyarakat membeli dan
mendaftarkan kendaraannya di daerah asal. Dengan demikian, potensi penerimaan
pajak kendaraan tidak hanya terkonsentrasi di Kota Medan dan Kabupaten Deli
Serdang.
“Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya
bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu, pajaknya kita rendahkan.
“Sehingga, tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya. Dengan demikian,
potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat lebih merata antardaerah,”
ujarnya.
Berdasarkan data Bapenda Sumatera Utara hingga Agustus 2026, realisasi
penerimaan pajak daerah mencapai 55,41 persen atau sekitar Rp3,86 triliun dari
target Rp6,96 triliun. Bobby mengapresiasi capaian tersebut. Namun, ia meminta
seluruh jajaran pemerintah daerah mempercepat pencapaian target penerimaan
hingga akhir tahun.
Tingkat Kepatuhan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Aan Suhanan menyoroti tingkat kepatuhan
pembayaran PKB di Sumatera Utara yang masih berada di angka 36,89 persen.
Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional sebesar 47,72 persen. “Ini
merupakan tantangan besar mengingat PKB dan BBNKB menyumbang hampir 50%
atau sekitar Rp2,9 triliun dari total PAD Sumut,” ujarnya.
Aan juga menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pemutakhiran sekitar 189.000 data
kendaraan. Sebagian data tersebut berkaitan dengan kendaraan yang sudah tidak
beroperasi, rusak, atau berstatus barang bukti di kantor kepolisian. “Pemutakhiran
data ini sangat vital agar database menjadi valid untuk mengevaluasi kinerja secara
akurat,” tambahnya.
Aan meminta tiga unsur Tim Pembina Samsat, yakni Bapenda, Kepolisian, dan Jasa
Raharja, memperkuat konsolidasi dalam tiga hingga empat bulan tersisa menjelang
akhir tahun. Upaya meningkatkan kepatuhan juga perlu dilakukan melalui pendekatan
yang humanis dan persuasif.
Sementara itu, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Dedy
Suhartono, menekankan pentingnya integrasi pelayanan Samsat yang lebih solid,
responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejumlah langkah yang
didorong meliputi perluasan layanan Samsat Keliling hingga wilayah yang sulit
dijangkau, penyediaan kanal pembayaran yang lebih fleksibel, serta edukasi
mengenai pentingnya balik nama kendaraan.
Dedy juga mendorong interkoneksi basis data antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa
Raharja. Rekonsiliasi data secara berkala dibutuhkan untuk memastikan legalitas dan
akurasi data kendaraan maupun wajib pajak. “Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) didorong sebagai solusi transaksi elektronik utama masyarakat tanpa
batasan waktu dan tempat,” ujarnya.
Adapun Agus Fatoni mengatakan, PAD merupakan salah satu indikator kemandirian
fiskal daerah. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah daerah didorong
menjalankan lima strategi, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, digitalisasi, dan inovasi progresif.
Agus juga memaparkan sejumlah alternatif pembiayaan kreatif. Alternatif tersebut
mencakup optimalisasi PAD dan dana transfer daerah, revitalisasi BUMD dan BLUD,
pemanfaatan aset daerah, pinjaman atau obligasi daerah, sukuk daerah, serta kerja
sama pemerintah dengan badan usaha. Pilihan lainnya adalah pemanfaatan dana
tanggung jawab sosial perusahaan dan kolaborasi dengan Baznas untuk mendukung
program pengentasan kemiskinan.
“Kami memberikan apresiasi khusus dan mendorong replikasi serta standardisasi
berbagai inovasi pelayanan Samsat yang telah dirintis di Sumatera Utara, seperti
Samsat Drive-Thru hasil kolaborasi dengan Bank Sumut,” ungkap Agus.
