Serang – Sebagai wujud komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Kementerian Hukum dan HAM menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM secara virtual melalui Aplikasi Zoom.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Tejo Harwanto, mengikuti kegiatan secara langsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Sementara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, bertempat di Aula Lantai III Kantor Wilayah, kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Novita Ilmaris, Pejabat Administrasi, Pengawas, JFT dan JFU yang melaksanakan Work From Office. Selain itu, turut megikuti Kepala Divisi Pemasyarakatan Masjuno dari Lapas Kelas I Tangerang dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi dari Lapas Terbuka Ciangir.
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan secara Digital Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Menteri Hukum dan HAM dengan Para Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Kantor Wilayah, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Banten. Menkumham juga turut menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Ketua KPK Republik Indonesia.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan pembuka yang disampaikan oleh Ketua KPK R.I Firli Bahuri dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih.
Melanjutkan rangkaian acara, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, memberikan sambutan dan arahannya seraya menutup rangkaian acara sekaligus melaunching “Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta / POPHC) yang merupakan tindak-lanjut dari kebijakan Presiden RI dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional. (Humas Kanwil Banten)
