Meluruskan Mitos Penggunaan AI, Plagiarisme, dan Integritas Akademik Berdasarkan Framework Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2026)
Oleh: Engkus Kuswarno (Profesor Sains Komunikasi UNPAD)
Perkembangan Kecerdasan Artifisial Generatif (Generative Artificial Intelligence/GenAI) telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi. Mahasiswa dapat memanfaatkannya untuk memahami teori, menyusun kerangka tulisan, menganalisis persoalan, memperbaiki bahasa, hingga mengembangkan gagasan. Dosen pun dapat menggunakannya untuk menyiapkan bahan ajar, menyusun instrumen evaluasi, mengembangkan materi pembelajaran, bahkan membantu pekerjaan penelitian. Namun, di tengah berbagai kemudahan tersebut, muncul persoalan yang tidak kalah penting, yaitu kesalahpahaman tentang penggunaan AI yang sering kali langsung dikaitkan dengan plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik.
Tulisan ini secara khusus merujuk pada dokumen Framework Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia pada November 2026. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya pembaca memahami terlebih dahulu apa sebenarnya dokumen tersebut.
Framework ini bukan Peraturan Menteri, bukan pula peraturan perundang-undangan yang secara langsung menetapkan larangan dan sanksi penggunaan AI. Dokumen ini merupakan kerangka panduan strategis pemerintah yang ditujukan terutama kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan internal pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai rujukan kebijakan dan tata kelola, yang selanjutnya perlu diterjemahkan oleh masing-masing perguruan tinggi ke dalam kebijakan, pedoman, prosedur, dan ketentuan akademik sesuai kebutuhan institusinya.
Menariknya, pada bagian awal dokumen, Kementerian memberikan penjelasan mengenai maksud dan orientasi penerbitan framework tersebut melalui disclaimer sebagai berikut.
“Dokumen ini merupakan panduan strategis yang disusun untuk membantu perguruan tinggi menavigasi era transformasi digital melalui pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif (KAG) yang bertanggung jawab. Dengan menyelaraskan inovasi teknologi dan integritas akademik, framework ini hadir untuk mengoptimalkan mutu tridarma serta memperkuat tata kelola institusi demi mewujudkan kedaulatan sains dan data digital yang berpusat pada manusia.”
(Sumber: Framework Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, 2026, bagian Disclaimer, halaman awal dokumen.)
Pernyataan tersebut memberikan pesan yang cukup jelas. Pemerintah tidak bermaksud menjadikan AI sebagai sesuatu yang harus dijauhi atau dilarang di perguruan tinggi. Sebaliknya, teknologi ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu tridarma, dengan tetap menjaga integritas akademik dan tanggung jawab manusia.
Sayangnya, dalam praktik di lingkungan akademik, masih berkembang sejumlah pemahaman yang perlu diluruskan. Penggunaan AI sering kali dianggap identik dengan kecurangan. Bahkan, muncul kecenderungan menjadikan angka persentase hasil pemeriksaan AI detector sebagai dasar untuk menuduh mahasiswa melakukan plagiarisme. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir lebih kritis.
AI Bukan Otomatis Plagiarisme
Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah seorang mahasiswa yang menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa, menerjemahkan artikel, memahami teori yang sulit, atau mencari alternatif penjelasan suatu konsep dapat langsung disebut melakukan plagiarisme?
Tentu tidak sesederhana itu.
Dalam pengertian akademik, plagiarisme berkaitan dengan pengambilan atau penggunaan gagasan, tulisan, maupun karya orang lain tanpa pengakuan atau atribusi yang semestinya. Sementara itu, penggunaan AI merupakan aktivitas pemanfaatan teknologi untuk membantu suatu pekerjaan intelektual. Keduanya memiliki persoalan yang berbeda, meskipun dalam situasi tertentu penggunaan AI memang dapat berujung pada pelanggaran integritas akademik.
Misalnya, mahasiswa menggunakan AI untuk memperbaiki struktur kalimat dalam makalah yang disusun berdasarkan hasil pemikiran dan analisisnya sendiri. Berbeda halnya apabila mahasiswa meminta AI membuat seluruh makalah, kemudian menyerahkannya seolah-olah merupakan hasil pemikiran dan pekerjaan intelektualnya sendiri.
Kedua situasi tersebut tidak dapat diperlakukan dengan ukuran yang sama.
Framework Kementerian secara khusus menggarisbawahi pentingnya membedakan penggunaan AI-assisted dan AI-generated.
Penggunaan AI-assisted menunjukkan bahwa teknologi berperan membantu pekerjaan manusia, sedangkan AI-generated mengacu pada konten yang dihasilkan oleh AI. Pembedaan ini penting untuk menentukan keterbukaan penggunaan, atribusi, serta tanggung jawab akademik.
Dengan demikian, yang perlu diperiksa bukan hanya apakah mahasiswa menggunakan AI, tetapi bagaimana AI digunakan dan apakah mahasiswa masih memiliki penguasaan serta tanggung jawab intelektual terhadap pekerjaan yang diserahkan.
Mitos Persentase AI dan Kekeliruan AI Detector
Inilah salah satu persoalan yang paling menarik sekaligus mengkhawatirkan.
Saat ini, sebagian kalangan akademik mulai terbiasa menggunakan aplikasi pendeteksi AI untuk memeriksa tugas mahasiswa.
Hasilnya ditampilkan dalam bentuk angka persentase. Ada yang menunjukkan 20%, 40%, bahkan 80%. Angka tersebut kemudian ditafsirkan seolah-olah menunjukkan besarnya bagian tulisan yang dibuat oleh AI.
Pertanyaannya, apakah benar demikian?
Tidak. Skor yang dihasilkan AI detector bukan ukuran pasti tentang berapa persen suatu tulisan dibuat oleh AI. Skor tersebut merupakan hasil estimasi algoritma berdasarkan karakteristik teks yang dianalisis. Karena itu, angka tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi bukti proporsi kepengarangan AI.
Lebih jauh, framework Kementerian mengingatkan bahwa AI detector belum sepenuhnya akurat dan andal. Alat ini dapat menghasilkan false positive, yaitu tulisan manusia yang keliru terdeteksi sebagai tulisan AI, maupun false negative, yaitu tulisan berbantuan AI yang tidak berhasil dikenali. Bahkan, terdapat potensi bias terhadap gaya penulisan tertentu, termasuk tulisan dari pengguna yang bukan penutur asli bahasa yang digunakan.
Di sinilah letak persoalannya. Bagaimana mungkin seseorang dijatuhi tuduhan pelanggaran akademik hanya berdasarkan hasil pengukuran yang oleh pedoman pemerintah sendiri dinyatakan memiliki keterbatasan?
Framework tersebut secara tegas menyatakan bahwa skor AI detector tidak boleh dijadikan bukti tunggal dalam penjatuhan sanksi pelanggaran integritas akademik. Pembuktian harus dilakukan secara adil melalui pemeriksaan bukti proses, antara lain riwayat draf, klarifikasi lisan, serta pemberian hak banding.
Ini merupakan pesan yang sangat penting bagi pengelola perguruan tinggi. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu meningkatkan mutu pendidikan justru menjadi alat yang melahirkan tuduhan dan ketidakadilan akademik.
Perlu pula dibedakan antara similarity index dan AI detection. Pemeriksaan kemiripan teks dengan sumber lain tidak sama dengan pendeteksian penggunaan AI. Similarity index menunjukkan tingkat kemiripan tekstual berdasarkan basis data yang digunakan, sedangkan AI detector mencoba memperkirakan karakteristik teks yang diduga dihasilkan oleh AI. Keduanya memiliki fungsi, keterbatasan, dan cara interpretasi yang berbeda.
Karena itu, tidak tepat apabila kedua hasil pemeriksaan tersebut diperlakukan sebagai ukuran tunggal integritas akademik.
Apakah Kampus Boleh Menetapkan Batas Persentase Penggunaan AI?
Pertanyaan berikutnya lebih menarik lagi. Apakah perguruan tinggi boleh menetapkan bahwa penggunaan AI maksimal 10%, 20%, atau 30%? Apabila melampaui angka tersebut, mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran?
Dalam Framework Kementerian tahun 2026, tidak ditetapkan ambang persentase universal penggunaan AI yang secara otomatis dikategorikan sebagai plagiarisme atau pelanggaran integritas akademik.
Ini perlu dipahami secara cermat. Bukan berarti perguruan tinggi tidak boleh membuat aturan pembatasan penggunaan AI. Perguruan tinggi tetap memiliki kewenangan mengatur penggunaan teknologi tersebut sesuai karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran, dan bentuk asesmen. Namun, pembatasan tersebut harus memiliki alasan pedagogis dan akademik yang jelas, bukan semata-mata didasarkan pada angka persentase dari aplikasi pendeteksi.
Bayangkan sebuah mata kuliah bahasa asing yang memperbolehkan mahasiswa menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa, tetapi tidak memperbolehkan AI menyusun seluruh esai. Atau mata kuliah matematika dasar yang mengharuskan mahasiswa mengerjakan soal secara mandiri agar dosen dapat memastikan penguasaan konsep dan kemampuan perhitungan.
Kedua situasi tersebut memerlukan aturan yang berbeda. Tidak masuk akal apabila seluruh mata kuliah diperlakukan dengan satu ukuran penggunaan AI yang seragam.
Jadi, ukuran yang lebih tepat bukan berapa persen AI digunakan, melainkan apakah penggunaannya sesuai dengan ketentuan pembelajaran dan tidak menghilangkan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
Jangan Sampai Dosen Menggunakan Standar Ganda
Ada persoalan lain yang juga patut direnungkan. Mahasiswa diminta tidak menggunakan AI, sementara dosen sendiri mulai memanfaatkannya untuk menyusun bahan ajar, membuat soal ujian, menyusun rubrik penilaian, memperbaiki tulisan akademik, bahkan membantu pekerjaan penelitian.
Apakah penggunaan AI oleh dosen juga harus dipersoalkan?
Tentu saja, penggunaan AI oleh dosen juga memerlukan transparansi, verifikasi, dan pertanggungjawaban. Tidak adil apabila mahasiswa dituntut memiliki integritas dalam menggunakan teknologi, tetapi dosen tidak menerapkan prinsip yang sama.
Integritas akademik bukan hanya kewajiban mahasiswa. Dosen, pimpinan program studi, pimpinan fakultas, dan pimpinan perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kejujuran, objektivitas, serta akuntabilitas dalam seluruh proses akademik.
Framework Kementerian menekankan bahwa penggunaan AI harus tetap berada dalam pengawasan manusia. AI dapat membantu pekerjaan, tetapi tanggung jawab terhadap kebenaran materi, kualitas penilaian, dan keputusan akademik tetap berada pada manusia yang menggunakannya.
Dengan demikian, dosen tidak cukup hanya mengawasi apakah mahasiswa menggunakan AI. Dosen juga harus memastikan bahwa materi yang disampaikan, soal yang dibuat, dan hasil penilaian yang dihasilkan dengan bantuan AI telah diverifikasi secara benar.
Dari Budaya Melarang Menuju Budaya Bertanggung Jawab
Menurut saya, tantangan terbesar perguruan tinggi saat ini bukanlah bagaimana menghindarkan mahasiswa dari AI, melainkan bagaimana memastikan bahwa penggunaan AI tidak menghilangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan reflektif.
Kita tidak mungkin mengembalikan dunia pendidikan tinggi ke masa sebelum AI. Teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan akademik dan profesional.
Karena itu, pendekatan yang hanya bertumpu pada larangan justru berpotensi membuat perguruan tinggi tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Framework Kementerian menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif melalui konsep AI-aware assessment. Penilaian tidak lagi hanya berorientasi pada produk akhir, tetapi juga memperhatikan proses berpikir, refleksi, justifikasi, dan kemampuan mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.
Dosen dapat mengombinasikan tugas berbasis proyek, portofolio, demonstrasi langsung, ujian lisan, diskusi, serta studi kasus kontekstual. Ketentuan penggunaan AI juga perlu dinyatakan secara jelas dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan.
Pendekatan ini jauh lebih mendidik daripada hanya mengandalkan aplikasi pendeteksi AI.
Pada akhirnya, saya ingin menawarkan satu prinsip yang menurut saya penting untuk dikembangkan dalam pendidikan tinggi, yaitu Intellectual Accountability atau akuntabilitas intelektual.
Mahasiswa boleh menggunakan AI, tetapi harus mampu menjelaskan, memahami, menguji, dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Dosen boleh menggunakan AI, tetapi harus mampu menjamin validitas materi dan objektivitas penilaiannya. Perguruan tinggi boleh mengembangkan sistem AI, tetapi harus menjamin keamanan data, keadilan akses, dan akuntabilitas penggunaannya.
Inilah substansi integritas akademik yang sesungguhnya.
Perguruan tinggi tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semakin ketat melarang AI, semakin tinggi integritas akademiknya. Sebaliknya, kampus yang baik adalah kampus yang mampu membangun budaya akademik yang kritis, terbuka terhadap inovasi, tetapi tetap teguh menjaga tanggung jawab intelektual.
Sebab, yang harus kita khawatirkan bukan semata-mata mahasiswa yang menggunakan AI. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah mahasiswa yang tidak lagi mampu berpikir tanpa AI, dosen yang tidak lagi mengembangkan cara mengajar, dan pengelola perguruan tinggi yang menganggap persoalan AI selesai hanya dengan menerbitkan surat larangan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk mendeteksi kecerdasan artifisial, tetapi lupa mengembangkan kecerdasan manusia.
Rujukan utama
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). Framework Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
