Menjaga Ujung Kulon, Melawan Keserakahan Manusia, dan Merawat Amanah Tuhan

Oleh: H. Didin Haryono
Wakil Ketua ICMI Orwil Banten

Ada sesuatu yang perlu kita renungkan ketika muncul wacana pemindahan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026 itu, dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi membahayakan keberlangsungan populasi badak Jawa.

Kekhawatiran tersebut tentu tidak boleh dianggap remeh. Kita memahami bahwa badak Jawa merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Ketika seluruh populasi alaminya hanya bertahan di satu kawasan, risiko bencana yang dapat memusnahkan populasi tersebut memang harus diperhitungkan. Namun, apakah pemindahan badak keluar dari habitat aslinya merupakan jawaban terbaik? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan segala upaya untuk memastikan rumah alaminya tetap aman sebelum memutuskan membawa penghuninya pergi?

Bagi saya, persoalan ini tidak sesederhana memindahkan sejumlah satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Ini menyangkut masa depan spesies yang menjadi kebanggaan Indonesia, identitas ekologis Banten, dan tanggung jawab kita terhadap warisan alam yang tidak ternilai harganya.

Saya tidak sedang menolak ilmu pengetahuan, apalagi menutup mata terhadap ancaman bencana alam. Mitigasi bencana dan pengembangan strategi konservasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Namun, kita harus berhati-hati membedakan antara upaya memperkuat perlindungan dengan keputusan memindahkan satwa dari habitat alaminya. Jangan sampai niat menyelamatkan justru menimbulkan persoalan baru apabila dilakukan tanpa kajian yang matang.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026, gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa masih dalam tahap kajian. Belum ada keputusan definitif mengenai lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode, maupun waktu pelaksanaannya. Kementerian juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang harus dipertahankan dan dilindungi.

Keterangan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada kesimpulan bahwa pemindahan sudah menjadi keputusan pemerintah. Akan tetapi, justru pada tahap inilah suara masyarakat, pemerintah daerah, para ahli konservasi, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan Banten harus didengar. Keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup spesies langka tidak boleh hanya menjadi pembicaraan terbatas di antara para pengambil kebijakan.

Kita perlu memahami bahwa Badak Jawa bukan sekadar satwa yang kebetulan hidup di Ujung Kulon. Kawasan ini merupakan habitat alami terakhir bagi spesies tersebut di dunia. UNESCO telah menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991. Kawasan ini memiliki hutan hujan dataran rendah yang sangat penting bagi Pulau Jawa, berikut kekayaan flora, fauna, ekosistem pesisir, dan kehidupan satwa langka lainnya. Dalam penilaian UNESCO, Badak Jawa merupakan salah satu nilai konservasi paling penting dari kawasan tersebut.

Artinya, Ujung Kulon bukan hanya kebanggaan Pandeglang atau Provinsi Banten. Ia merupakan kekayaan alam Indonesia yang memiliki arti penting bagi dunia. Kehilangan badak Jawa di habitat aslinya bukan sekadar kehilangan seekor satwa, melainkan kehilangan bagian dari sejarah evolusi dan keanekaragaman hayati yang tidak mungkin dikembalikan begitu saja.

Data Kementerian Kehutanan pada peringatan Hari Badak Sedunia 2025 memperkirakan populasi Badak Jawa berkisar 87–100 individu. Angka ini tetap harus dibaca dengan hati-hati karena merupakan estimasi yang membutuhkan pemantauan dan verifikasi berkelanjutan. Namun, satu hal yang pasti: populasinya sangat terbatas dan seluruh populasi alaminya terkonsentrasi di Ujung Kulon.

Ada fakta lain yang juga patut kita perhatikan. Pada 29 Januari 2026, kamera jebak di Blok Cigenter merekam seekor induk badak bersama anaknya. Rekaman tersebut diumumkan secara resmi oleh Kementerian Kehutanan pada 4 Februari 2026. Ini merupakan kabar menggembirakan karena menunjukkan bahwa proses reproduksi alami masih berlangsung di habitat aslinya.

Fakta tersebut bukan berarti Ujung Kulon bebas dari ancaman. Justru sebaliknya, keberhasilan reproduksi harus menjadi alasan untuk semakin memperkuat perlindungan habitat, bukan mengurangi perhatian terhadap kawasan tersebut.

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: jika Ujung Kulon masih mampu mendukung kehidupan dan perkembangbiakan Badak Jawa, mengapa perhatian kita tidak terlebih dahulu diarahkan untuk memastikan kawasan ini semakin aman, semakin terjaga, dan semakin kuat menghadapi berbagai ancaman?

Kita juga tidak boleh melupakan bahwa ancaman terhadap Badak Jawa bukan hanya datang dari alam. Ancaman yang berasal dari manusia justru menjadi persoalan serius yang harus dihadapi dengan keberanian dan ketegasan negara.

Pada 21 Juni 2026, Balai Taman Nasional Ujung Kulon menerbitkan keterangan mengenai putusan perkara perburuan dan perdagangan ilegal Badak Jawa. Dalam fakta persidangan yang disampaikan, terungkap bahwa sepuluh badak menjadi korban kejahatan perburuan liar. Salah seorang pelaku utama terbukti menembak mati enam ekor badak, memotong dan memperjualbelikan cula, serta mencuri kamera jebak milik petugas. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Kenyataan ini sungguh menyedihkan. Ketika pemerintah dan para pegiat konservasi berjuang menyelamatkan spesies yang tersisa, masih ada manusia yang tega membunuhnya demi keuntungan ekonomi.

Di sinilah kita perlu bertanya lebih jauh: apakah persoalan utama Ujung Kulon semata-mata karena ancaman letusan gunung dan tsunami, ataukah kita juga sedang menghadapi persoalan serius berupa keserakahan manusia, lemahnya pengawasan, perburuan liar, dan gangguan terhadap ekosistem?

Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan bagaimana memindahkan badak, tetapi kurang serius membicarakan bagaimana menghentikan manusia yang memburunya. Jangan sampai kita mampu mengerahkan berbagai sumber daya untuk memindahkan satwa, tetapi tidak cukup kuat memastikan tidak ada lagi senjata pemburu, perdagangan cula, perusakan hutan, dan aktivitas ilegal yang mengancam kehidupannya.

Bagi saya, menyelamatkan Badak Jawa harus dimulai dengan menyelamatkan rumahnya.

Tentu, mitigasi bencana tetap harus menjadi agenda utama. Risiko gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda harus dipetakan secara ilmiah. Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, pemantauan aktivitas vulkanik, jalur evakuasi, kesiapsiagaan petugas, serta protokol penyelamatan satwa dalam keadaan darurat. Teknologi konservasi, kamera jebak, pemantauan kesehatan, penelitian genetika, dan pengamanan kawasan harus terus ditingkatkan.

Namun, pengembangan habitat kedua tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan habitat utama. Apabila suatu saat berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif memang diperlukan pengembangan populasi di luar Ujung Kulon, prosesnya harus dilakukan secara sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan kesehatan, genetika, daya dukung habitat, ketersediaan pakan dan air, penyakit, serta keselamatan individu badak. Tidak boleh ada pemindahan yang justru mempertaruhkan kehidupan satwa yang hendak diselamatkan.

Kita perlu belajar dari program Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Program ini merupakan salah satu bentuk translokasi yang dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, bukan pemindahan badak keluar dari Banten. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa JRSCA merupakan bagian dari habitat asli Badak Jawa, dengan luas sekitar 5.100 hektare, yang dikelola secara khusus untuk memperkuat keamanan dan mendukung perkembangbiakan.

Ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan dapat dilakukan dengan pendekatan pengelolaan habitat yang lebih terukur tanpa harus serta-merta meninggalkan ekosistem asalnya. Pengalaman ini patut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih jauh.

Dalam konteks tersebut, saya ingin mengingatkan kembali kearifan lokal masyarakat Baduy yang sangat relevan dengan persoalan ini: Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Gunung jangan dihancurkan, lembah jangan dirusak.

Pikukuh ini bukan sekadar ungkapan tradisional. Ia merupakan pandangan hidup yang mengajarkan bahwa alam memiliki keseimbangan dan manusia berkewajiban menjaganya. Alam bukan semata-mata objek yang dapat diambil, dikuasai, dan dieksploitasi sesuka hati.

Masyarakat Baduy mengajarkan kesederhanaan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap alam. Dalam tradisi Seba Baduy, mereka datang menghadap Bapak Gede, yakni pemimpin pemerintahan, membawa hasil bumi sekaligus menyampaikan amanat leluhur. Pesan tersebut mengandung pengingat bahwa kekuasaan dan pembangunan harus tetap berpijak pada keseimbangan kehidupan.

Bukankah pesan itu seharusnya juga menjadi pedoman bagi kita dalam menjaga Ujung Kulon?

Jangan sampai kita begitu khidmat menerima hasil bumi dalam upacara Seba, tetapi abai terhadap amanat yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai kearifan masyarakat adat hanya dipandang sebagai warisan budaya yang menarik untuk dipertontonkan, sementara nilai-nilai luhur yang diajarkannya tidak menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Dalam perspektif Islam, menjaga alam bahkan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56).

Ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Manusia tidak diberi mandat untuk merusak bumi demi kepentingan sesaat. Sebaliknya, manusia dituntut memelihara keteraturan, keseimbangan, dan kemaslahatan kehidupan.

Allah juga mengingatkan dalam QS. Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Pesan ini seharusnya membuat kita bercermin. Berapa banyak kerusakan lingkungan yang sesungguhnya bukan disebabkan oleh alam, melainkan oleh perilaku manusia yang tidak mampu mengendalikan keserakahannya?

Dalam konsep maqashidusy syariah, menjaga lingkungan berkaitan erat dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga keturunan (hifzh an-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal) tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekosistem. Bahkan, kelestarian lingkungan merupakan fondasi penting bagi terpeliharanya kehidupan manusia dan seluruh makhluk Allah.

Badak Jawa tidak memiliki kemampuan menyampaikan protes kepada manusia. Ia tidak bisa mengajukan keberatan kepada pemerintah, tidak bisa berbicara di ruang rapat, dan tidak bisa menulis surat untuk meminta perlindungan. Tetapi keberadaannya merupakan bagian dari ciptaan Allah yang memiliki hak untuk hidup dalam keseimbangan alam.

Kita sebagai manusia justru diberi akal, ilmu, kekuasaan, dan tanggung jawab. Karena itu, ukuran keberhasilan kita bukan hanya kemampuan mengelola sumber daya alam, melainkan juga kemampuan menahan diri agar tidak merusak kehidupan makhluk lain.

Jangan sampai manusia yang mengaku sebagai khalifah justru bertindak sebagai perusak bumi. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita menghabiskan warisan alam yang seharusnya dijaga untuk generasi mendatang.

Saya berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil sikap yang jelas dan konstruktif terhadap wacana ini. Gubernur dan DPRD Banten perlu membangun komunikasi resmi dengan Kementerian Kehutanan, meminta penjelasan mengenai dasar ilmiah pengembangan habitat kedua, serta memastikan kepentingan konservasi Ujung Kulon tetap menjadi prioritas.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga perlu dilibatkan secara aktif. Demikian pula para akademisi, ahli satwa liar, organisasi lingkungan, masyarakat sekitar kawasan, tokoh adat Baduy, dan komunitas pemerhati konservasi.

Setidaknya ada beberapa agenda yang harus diperjuangkan bersama: pertama, memperkuat perlindungan habitat alami Badak Jawa di Ujung Kulon; kedua, memberantas perburuan dan perdagangan ilegal melalui pengawasan serta penegakan hukum yang tegas; ketiga, membangun sistem mitigasi bencana yang terintegrasi untuk keselamatan satwa dan manusia; keempat, meningkatkan kualitas penelitian populasi, kesehatan, dan keragaman genetik; kelima, memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan konservasi melalui ekowisata yang bertanggung jawab dan pemberdayaan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan.

Kita juga perlu mengembangkan pendidikan konservasi sejak dini. Anak-anak Banten harus mengenal Badak Jawa bukan hanya sebagai gambar dalam buku pelajaran, tetapi sebagai kekayaan alam yang menjadi tanggung jawab bersama. Mereka harus memahami bahwa menjaga hutan, sungai, laut, dan satwa liar bukan hanya pekerjaan petugas taman nasional, melainkan kewajiban seluruh masyarakat.

Perlu diingat, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi bukanlah pihak yang harus selalu diposisikan sebagai ancaman. Mereka justru dapat menjadi mitra utama dalam menjaga kelestarian alam. Ketika masyarakat memperoleh penghidupan yang layak, dilibatkan dalam pengelolaan, dan merasakan manfaat konservasi, mereka akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk ikut melindungi kawasan tersebut.

Ujung Kulon harus dijaga bukan hanya karena di dalamnya terdapat badak bercula satu. Kawasan ini juga menyimpan hutan, sungai, pantai, terumbu karang, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat yang saling terhubung. Merusak satu bagian ekosistem dapat membawa dampak terhadap bagian kehidupan lainnya.

Karena itu, kita harus menolak segala bentuk keserakahan manusia yang mengancam keutuhan kawasan konservasi, baik melalui perburuan liar, pembalakan, perambahan, pencemaran, maupun eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Pembangunan memang diperlukan. Ekonomi masyarakat harus tumbuh. Kesejahteraan rakyat harus diperjuangkan. Namun, pembangunan yang kehilangan kepedulian terhadap lingkungan pada akhirnya justru akan menjadi beban bagi generasi mendatang.

Saya ingin menegaskan bahwa mempertahankan Badak Jawa di Ujung Kulon bukan semata-mata persoalan kebanggaan daerah atau simbol identitas Banten. Ini adalah persoalan tanggung jawab moral, tanggung jawab konstitusional, dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap kehidupan.

Kita boleh membangun jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan berbagai infrastruktur untuk kemajuan daerah. Namun, jangan sampai kemajuan itu dibayar dengan hilangnya hutan, rusaknya ekosistem, dan punahnya satwa yang tidak akan pernah dapat kita hadirkan kembali.

Jika suatu saat anak cucu bertanya mengapa Badak Jawa tidak lagi ditemukan di Ujung Kulon, apa yang akan kita jawab? Apakah kita akan mengatakan bahwa dahulu kita tidak memiliki ilmu untuk menyelamatkannya? Tentu tidak. Kita memiliki ahli, teknologi, anggaran, lembaga negara, dan berbagai sumber daya. Yang harus dipastikan adalah apakah kita memiliki keberanian politik, keteguhan moral, dan kesungguhan untuk melindunginya.

Saya tidak ingin Banten kelak hanya dikenal sebagai daerah yang pernah memiliki Badak Jawa. Saya ingin Banten tetap menjadi rumah bagi kehidupan yang terjaga, tempat hutan masih berdiri, laut tetap memberi kehidupan, dan satwa langka masih berkembang biak dalam habitat alaminya.

Mari kita selamatkan Badak Jawa dengan menjaga Ujung Kulon. Mari kita lindungi rumahnya, hentikan perburuan, perkuat pengawasan, benahi pengelolaan kawasan, dan lawan segala bentuk keserakahan manusia.

Sebab, menjaga alam bukan sekadar urusan konservasi. Ia adalah amanah Allah, tanggung jawab kemanusiaan, dan warisan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada anak cucu.

Jangan buru-buru memindahkan penghuninya ketika rumahnya masih bisa kita selamatkan. Jangan biarkan keserakahan manusia menjadi ancaman yang lebih berbahaya daripada amukan alam.

Dan mari kita pegang kembali pesan luhur masyarakat Baduy:

“Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak.”

Jangan hancurkan gunung, jangan rusak lembah. Jangan rusak alam yang menjadi sumber kehidupan. Karena manusia yang bijaksana bukanlah manusia yang mampu menguasai alam, melainkan manusia yang mampu menjaga keseimbangannya.

Wallahu a’lam bish-shawab.
Cikeudal, 18 Nopember 2026