Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet sekitar 8 September 2025, termasuk mencopot Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Reshuffle ini dipicu oleh protes publik yang meluas termasuk kemarahan atas fasilitas dan tunjangan anggota DPR yang dianggap terlalu besar (tunjangan rumah Rp50 juta/bulan), serta kenaikan biaya hidup yang dirasa memberatkan masyarakat. Pemerintah dan DPR merespons dengan beberapa langkah seperti menghentikan fasilitas tunjangan rumah tersebut, moratorium kunjungan luar negeri untuk anggota DPR, dan evaluasi tunjangan lainnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan dua kali reshuffle (perombakan).
Gelombang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Budi Gunawan), Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Abdul Kadir Karding), Kementerian Koperasi (Budi Arie Setiadi), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Dito Ariotedjo) (8 September 2025).
Gelombang kedua, Menteri BUMN Erick Thohir bergeser menjadi menteri pemuda dan olahraga dan beberapa posisi lainnya. Masing-masing posisi telah diangkat pejabat baru sebagai penggantinya pada (18 September 2025).Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa perombakan ini kabinet dilakukan untuk mengakomodasi masukan dari berbagai pihak dan evaluasi kinerja menteri secara terus-menerus.
Reshulf kabinet ini dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti Evaluasi kinerja Pergantian beberapa menteri menunjukkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh presiden. Para menteri yang dicopot, seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Abdul Kadir Karding (Menteri P2MI), dianggap kurang optimal. Konsolidasi kekuasaan: Para analis politik menilai perombakan ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Pergantian menteri-menteri dari rezim sebelumnya dengan orang-orang yang lebih dekat dengan Presiden Prabowo, mengindikasikan penguatan basis politik di dalam pemerintahan. Respon terhadap kerusuhan dan isu publik: Pergantian menteri-menteri strategis, seperti Menteri Keuangan dan Menko Polkam, dapat dipandang sebagai respons pemerintah terhadap gejolak publik terkait isu ekonomi dan keamanan. Penyeimbangan politik: Reshuffle juga dilihat sebagai langkah menyeimbangkan kepentingan partai-partai pendukung di dalam koalisi, meskipun tetap memberikan dominasi pada loyalis Prabowo.
Analisis mendalam dari beberapa para ahli diantaranya Konsolidasi kekuasaan: Analis politik melihat perombakan kabinet ini sebagai upaya Prabowo untuk memperkuat kendalinya atas pemerintahan dan menyingkirkan loyalis Jokowi. Gaya kepemimpinan pragmatis: Gaya reshuffle Prabowo yang dilakukan secara bertahap dan meninggalkan posisi kosong dianggap sebagai cara untuk mengukur respons publik dan mempertegas ketegasannya. Keseimbangan politik internal: Meskipun terkesan menguntungkan pihak Gerindra, Prabowo tetap berupaya menyeimbangkan kepentingan partai koalisi lainnya untuk menjaga stabilitas politik. Risiko bagi stabilitas: Terlalu seringnya reshuffle dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas politik dan memengaruhi kepercayaan investor.
Kekhawatiran atas motif politik:
Banyak warga yang skeptis bahwa reshuffle ini benar-benar untuk perbaikan kinerja. Ada persepsi bahwa perubahan menteri lebih karena tekanan publik dan untuk meredakan kemarahan rakyat, bukan karena evaluasi sistemik. Peran media sosial & survei
Data dari platform seperti TikTok, Twitter, dsb menunjukkan banyak percakapan negatif terhadap langkah-reshuffle ini: sekitar 64% sentimen negatif menurut satu riset yang dikutip media. Ada tuntutan agar reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan membawa perubahan substansial: tata kelola yang lebih baik, pengelolaan keuangan negara yang transparan, penurunan beban pajak dan tunjangan yang dirasa berlebihan. Reshuffle bisa menenangkan situasi jangka pendek dengan merespons keresahan publik, tetapi jika perubahan hanya lapisan luar (kosmetik), maka bisa memperburuk ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah Keberhasilan atau kegagalan reshuffle ini akan terus dipantau. Bila rakyat merasakan tidak ada perubahan nyata, protes bisa muncul lagi dan bisa lebih intens, khususnya dari kelompok-kelompok yang paling terdampak: masyarakat miskin, buruh, pelajar, dan lain-lain.
Titik poin dari reshuffle itu adalah presiden mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat, selain untuk mengefektifkan kinerja kabinet yang dianggap lamban. Dengan demikian, di sinilah diperlukan akselerasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menteri yang kinerjanya masih sesuai harapan presiden dapat dikatakan mereka berdampak bagi masyarakat dan dapat menerjemahkan visi misi presiden yang tertuang dalam Astacita. Sebaliknya, menteri yang kena reshuffle menjadi menteri yang terdampak karena belum mampu menerjemahkan Astacita presiden dan memenuhi aspirasi masyarakat.
Ada beberapa respon positif dari masyarakat seperti Harapan perbaikan kinerja Sekitar 35% netizen menyambut baik reshuffle ini dengan harapan para menteri baru dapat bekerja lebih baik dan mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian publik, seperti harga pangan dan lapangan kerja.ada juga dari dunia usaha mendukung reshuffle ini, berharap menteri baru, terutama Menteri Keuangan, dapat menjaga kesinambungan fiskal dan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Keputusan reshuffle juga dianggap sebagai respons cepat dari presiden terhadap tuntutan rakyat.
Sehingga, penulisan menyimpulkan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo pada September 2025 merupakan langkah strategis yang didorong oleh berbagai pertimbangan, mulai dari evaluasi kinerja hingga konsolidasi politik. Meskipun menuai respons beragam dari publik, dengan harapan dan kekhawatiran yang seimbang, reshuffle ini akan menjadi penentu keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam memenuhi janji-janji kampanye dan mengelola stabilitas politik serta ekonomi di tengah tantangan yang ada.
Penulis
KHOIR AFANDI Mahasiswa Semester 1 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik FISIP UNTIRTA
